Menurut 20 Minuten dan Tamedia, perusahaan media yang melakukan jajak pendapat rutin dengan topik referendum nasional. Mereka yang mendukung larangan masih memimpin, tetapi keunggulannya semakin mengecil.
Berdasarkan jajak pendapat terbaru yang dilakukan pekan lalu, mereka yang menolak larangan jilbab tumbuh enam poin sejak jajak pendapat sebelumnya pada 10 Februari. Namun, 59 persen dari mereka yang berhak memilih masih mendukung larangan tersebut.
"Meskipun ada penurunan dukungan, penerapan inisiatif tetap mungkin dilakukan, menurut model perkiraan, yang mencakup data historis dan jajak pendapat sebelumnya," ujar Meriam.
Jajak pendapat ini digaungkan oleh Swiss Public Broadcasting Corporation, yang menyatakan pelarangan dapat dilakukan dengan mudah tanpa gangguan politik karena sentimen anti-Islam tidak lagi tabu.
Swiss tidak akan menjadi negara Eropa pertama yang menindak kebebasan beragama dan pakaian wanita Muslim. Sudah ada Prancis, Denmark, Belanda, Austria, Belgia, Latvia, dan Bulgaria yang telah mengesahkan undang-undang yang menargetkan pakaian wanita Muslim.
Para aktivis khawatir pemberlakuan larangan cadar akan berdampak kepada hal lain bagi komunitas Muslim. “Orang-orang ini [SVP] telah mengatakan ini hanyalah langkah pertama. Jangan lupa ini adalah bagian kedua dari undang-undang yang mereka inginkan untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara yang menargetkan komunitas Muslim," ujar Meriam.
Larangan niqab diprakarsai oleh Komite Egerkingen yang dibentuk pada 2007 oleh sekelompok politikus sayap kanan ekstrem dari Partai Rakyat Swiss (SVP), partai sayap kanan terkemuka Swiss. Komite Egerkingen memelopori kampanye kontroversial melarang menara masjid lebih dari satu dekade lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
