Soal Khalifah
Turki sebagai pusat Khalifah ini, menurut saya, baru menajam pemakaian politiknya pada abad ke-19, ditekankan sebagai respons terhadap penjajahan. Abad ke-19 hampir seluruh negara Muslim sudah dalam jajahan kecuali Turki. Jadi, posisinya lebih pada sandaran entitas politik yang lebih kuat.
Sebutan Khalifah dalam surat-surat Sultan Aceh abad ke-19 yang masih bisa ditelusuri Saya pikir ini dalam kerangka membangun sekutu melawan penjajahan. Aceh membujuk Turki untuk menabalkan kembali status protectorate (negeri perlindungan) dan mengirimkan bantuan militer melawan Belanda atas dasar fondasi hubungan diplomasi berabad sebelumnya.
Salah satu alasan Belanda harus menunggu hingga tahun 1873 untuk bisa meluncurkan perang terbuka dengan Aceh itu dikarenakan tidak ada lagi kuasa adidaya yang mengambil Aceh sebagai wilayah protectorate. Hingga tahun 1871, Aceh masih dalam legalitas protectorate Inggris. Ketika dicabut, manufer-manufer untuk melancarkan agresi makin tajam dilakukan Belanda.
Pada hakikatnya khalifah adalah bentuk kehormatan sekaligus pateri kewajiban pada amar makruf nahi munkar yang umum dipakai oleh kesultananan di Indonesia dan Melayu. Ada banyak figur kesultanan yang bisa kita telusuri memakai gelar khalifah. Bahkan, beberapa sumber autentik lokal juga menggelari Sultan perempuan di Aceh sebagai Khalifah. Fakta ini begitu penting, tapi betapa terabaikan yang harusnya menjadi cermin tak hanya bagi negara Muslim di Asia Tenggara tapi juga dunia Muslim secara global.
Jadi, pemaknaan khalifah bagai ada rasa kristalisasi pada Turki sekarang ini adalah politisasi. Disadari atau tidak, narasi khalifah Turki, pro atau kontra, punya nilai jual politik, bisnis, dan media di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
