Selain itu, JK menyebut dosen ASN yang pandangannya kritis kepada pemerintah juga bukan hanya Din Syamsuddin saja. Namun banyak juga ASN lainnya yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.

Untuk itu, JK meminta para pihak untuk dapat menghormati pandangan tersebut karena merupakan padangan professional. “Dosen dosen universitas katakanlah di UI ada Pak Faisal Basri, dia kan selalu kritik pemerintah itu tidak apa-apa dia professional, dan itu tidak melanggar etika ASN kecuali kalau dia sebagai Dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah," kata JK mengungkapkan.

"Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu,” kata JK.

JK pun berharap tidak ada lagi perundungan terhadapa para akademisi berstatus ASN  namun memberikan pandangan kritis ke pemerintah.  Menurut JK pandangan alternative dari akademisi akan selalu dibutuhkan oleh pemerintah, jika tidak ingin negara menjadi otoriter.

“Bayangkan kalau tidak ada akademisi ini membukakan jalan alternative maka negeri akan jadi otoriter. Jadi kalau ada yang mau mempersoalkan posisi Pak Din sebagai ASN dan pandangannya kepada pemerintah, berarti dia tidak ngerti tentang undang-undang," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika