REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbicara kepada publik Palestina sebelum pemilihan itu, Blok Perubahan dan Reformasi mengatakan mereka berusaha untuk membangun masyarakat sipil Palestina yang berkembang dan mengarahkan sistem politik Palestina serta program politik dan reformasinya untuk mencapai hak-hak nasional rakyat Palestina.
Daftar Hamas menekankan bahwa sejarah Palestina adalah bagian dari tanah Arab dan Islam, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak melewati undang-undang pembatasan.
Rakyat Palestina, daftar tersebut mencatat, masih dalam tahap pembebasan nasional dan mereka memiliki hak untuk bekerja memulihkan hak-hak mereka dan mengakhiri pendudukan dengan menggunakan segala cara termasuk perlawanan bersenjata. Perlawanan dalam segala bentuknya adalah hak alami rakyat Palestina untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Daftar Hamas juga berjanji untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber utama legislasi di Palestina dan menghormati kebebasan publik.
"Darah Palestina adalah tabu dalam masyarakat Palestina, dan dialog adalah satu-satunya metode yang dapat diterima untuk menyelesaikan perselisihan internal Palestina," katanya kepada para pemilih.
Selain itu, daftar Hamas berjanji untuk menghentikan penangkapan politik dan berjanji untuk melindungi lembaga masyarakat sipil.
Namun pada Juli 2007, kelompok itu melancarkan kudeta dengan kekerasan terhadap PA dan menguasai Jalur Gaza. Puluhan warga Palestina tewas dalam kekerasan itu.
Sejak saat itu Hamas telah menangkap ribuan warga Palestina, terutama yang berafiliasi dengan saingannya di Fatah, selain jurnalis, aktivis politik, pembela hak asasi manusia, dan pekerja masyarakat sipil.
Kampanye pemilihan Hamas 2006 juga berfokus pada korupsi, sebuah masalah yang telah mengganggu banyak orang Palestina sejak dimulainya PA pada tahun 1994.
"Dana publik adalah hak semua rakyat Palestina dan harus digunakan untuk mendanai pembangunan Palestina yang komprehensif dengan cara yang mencapai keadilan dari penyalahgunaan, korupsi dan penggelapan,” kata Hamas dalam program pemilihannya.
Ia berjanji untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Para pemimpin Hamas dijadwalkan berpartisipasi dalam pertemuan beberapa faksi Palestina di Kairo pada Senin untuk membahas persiapan pemilihan parlemen, presiden dan Dewan Nasional Palestina (PNC).
Jika fraksi mencapai kesepakatan, pemilihan parlemen akan berlangsung pada 22 Mei 2021, dan pemilihan presiden akan berlangsung pada 31 Juli 2021. Pemungutan suara untuk PNC, badan legislatif PLO, telah ditetapkan akhir Agustus.
Sadar bahwa peluangnya untuk memenangkan pemilihan presiden tidak ada, Hamas mengarahkan perhatian pada dua parlemen Palestina, yakni PLC dan PNC.
Ke-132 anggota PLC mewakili warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem timur. Parlemen PNC memiliki hampir 700 anggota dan mewakili semua warga Palestina di dalam dan di luar wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
