REPUBLIKA.CO.ID, LONDON—Pemerintah Inggris diminta menghentikan stategi anti-ekstremisme yang mengkriminalisasi anak-anak. Permintaan ini menyusul kejadian yang melibatkan seorang bocah berumur empat tahun yang menceritakan sebuah video game, dimana dia mengatakan bahwa ayahnya memiliki persediaan sejata untuk bertarung dalam permainan virtual itu.
Namun cerita polos anak laki-laki Muslim itu ditanggapi pemerintah dengan serius hingga mengutus anggota khusus terorisme ke kediamannya.
Tindakan berlebihan Inggris ini membuat banyak pengamat dan cendikiawan menyamaratakannya dengan sikap Prancis yang secara terus menargetkan komunitas Muslim. Atau bahkan China, yang menyandera warga Muslimnya sendiri karena melakukan apa yang mereka sebut dengan kejahatan pikiran.
Sebuah penyelidikan baru menemukan bahwa ratusan anak di Inggris dilaporkan ke program anti-ekstremis pemerintah Inggris. Hal ini bukan hanya menimbulkan ketakutan tapi juga kecurigaan di antara keluarga Muslim.
Sejak diperkenalkan pada 2003, strategi pencegahan radikalisasi telah berubah menjadi kewajiban hukum bagi semua lembaga negara untuk memantau dan melaporkan orang-orang yang mereka curigai radikal. "Mencegah adalah gejala dari kebijakan yang lebih luas yang melegitimasi prasangka rasial," kata Dr Tarek Younis, Dosen Psikologi di Universitas Middlesex yang berfokus pada dampak kebijakan kontra-terorisme terhadap kesehatan mental.
Sulit untuk berbicara tentang kebijakan ‘pencegahan’ sebagai sebab dan akibat serta dampaknya terhadap anak-anak dan orang dewasa, kata Younis, ini "lebih dari suasana" yang dihasilkan di sekitar kebijakan kontraterorisme. "Ini adalah ketakutan dihakimi, ketakutan akan stigmatisasi atau sekuritas," kata Younis yang dikutip di TRT World, Kamis (4/2).
"Bagi mereka (orang yang dicurigai radikal) untuk keluar dan berbicara di depan umum [itu sulit] mereka takut itu akan menstigmatisasi mereka atau membuat mereka terlihat lebih buruk di depan polisi karena mereka berbicara," tambah Younis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika