Penolakan Macron untuk meminta maaf atas kekejamannya di Aljazair mencerminkan sikap dan pola pikir negaranya terhadap Afrika.
"60 tahun kemudian, negara-negara francophone (negara-negara yang menjadikan bahasa Prancis sebagai bahasa komunikasi) di Afrika masih belum benar-benar merdeka dan bebas dari Prancis," kata Nathalie Yamb, penasihat Partai Kebebasan dan Demokrasi Pantai Gading. "Bahkan isi buku pelajaran sekolah sering kali masih ditentukan oleh Prancis," kata Yamb dikutip dari Deutsche Welle (DW).
Tetapi yang lebih penting, sistem politik di banyak negara diperkenalkan oleh Prancis. "Sesaat sebelum kemerdekaan, Prancis memutuskan untuk menghapus sistem parlementer di beberapa negara seperti Pantai Gading dan memperkenalkan rezim presidensial di mana semua wilayah dan kekuasaan berada di tangan kepala negara," kata Yamb kepada DW. "Alasannya adalah dengan cara ini, hanya satu orang dengan semua kekuatan yang perlu dimanipulasi," katanya.
Pada 1962, Presiden Prancis Charles de Gaulle menugaskan penasihatnya Jacqaues Foccart untuk membangun Francafrique. Foccart membuat perjanjian yang masih berlaku sampai sekarang. Sebagai imbalan atas perlindungan militer terhadap percobaan kudeta dan pembayaran uang pelicin yang besar, para pemimpin Afrika menjamin akses perusahaan Prancis ke sumber daya strategis seperti berlian, bijih, uranium, gas, dan minyak.
Hasilnya adalah kehadiran yang kuat dari kepentingan Prancis di benua itu, termasuk 1.100 perusahaan, sekitar 2.100 anak perusahaan, dan portofolio investasi terbesar ketiga setelah Inggris Raya dan Amerika Serikat. Prancis juga memiliki hak penolakan pertama atas semua sumber daya alam dan akses istimewa ke kontrak pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
