REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Menteri Luar Negeri Iran menyatakan dukungannya pada Pemerintahan Islam yang inklusif di Afghanistan. Dukungan itu disampaikan dalam pertemuannya dengan Wakil Pemimpin Politik Taliban, Mullah Abdul Ghani Bradar, pada Sabtu (30/1).
Dr Mohammad Naeem, juru bicara Taliban untuk kantor politik kelompok tersebut, dalam tweet hari ini mengatakan bahwa pertemuan dengan pejabat Iran diadakan di lingkungan yang ramah dan kedua pihak membahas masalah bersama. Keduanya juga membahas situasi di Afghanistan, pembicaraan intra-Afghanistan, implementasi perjanjian Doha dan perlunya perdamaian dan keamanan di Afghanistan dan kawasan, katanya.
Tasnim, kantor berita Iran, hari ini melaporkan bahwa kedua belah pihak berbicara tentang situasi terkini di kawasan dan Afghanistan serta negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung.
Mohammad Jawad Zarif, menteri luar negeri Iran dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa AS bukanlah mediator yang baik dalam proses perdamaian Afghanistan. Dia juga mengatakan bahwa rakyat Afghanistan tidak boleh menjadi sasaran selama operasi tempur.
"Kami mendukung pemerintahan Islam inklusif yang mencakup semua kelompok etnis dan agama minoritas dan kami menganggapnya sebagai kebutuhan Afghanistan," katanya.
Tentang Konstitusi Afghanistan, Zarif mengatakan, keputusan politik tidak bisa terjadi dalam ruang hampa. Kondisi untuk mencapai pemerintahan masa depan yang inklusif ini harus dipertimbangkan, kata dia.
Mullah Bradar juga bertemu dengan kepala Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani. Selain mengunjungi Iran, tim Taliban lainnya yang dipimpin oleh Sher Mohammad Abbas Stanikzai juga mengunjungi Moskow.
Ikuti Whatsapp Channel Republika