Sekolah umum untuk menuntaskan bakat, sekolah agama untuk menyenangkan hati orangtua, begitu alasan yang lazim dikemukakan anak-anak NU yang ambil dua jalur sekolah. Tetapi, tidak banyak yang “selamat”, kebanyakan satunya tinggal. Nah, Fachrizal berhasil meraih dua-duanya. Luar biasa!
Setelah lulus, Fachrizal meniti karier sebagai advokat. Dia lulus dan dilantik menjadi bagian dari Perhimpunan Advokat Indonesia(PERADI). Pada 2007, dia menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Brawijaya.
Pada 2008, Fachrizal diangkat sebagai pengajar di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ia mengajar beberapa mata kuliah, antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Hukum Acara Pidana, Antropologi Hukum, Sistem Peradilan Pidana, dan Metode Penelitian Hukum.
Selain mengajar, Fachrizal pernah menjabat sebagai sekretaris Kantor Bantuan Hukum Universitas Brawijaya (2009-2013), penggagas Pusat Pengembangan Studi Sosio Legal. Dia juga anggota pengurus Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan pendiri Perhimpunan Dosen Hukum Pidana Indonesia (DIHPA Indonesia).
Dari 2012 hingga 2014, dia menerima hibah penelitian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memungkinkannya untuk mengerjakan penelitian multitahun tentang korupsi, sistem peradilan pidana, dan politik pemerintah daerah.
Pada 2013, Fachrizal menerima Beasiswa dari DIKTI-Leiden, yang memungkinkannya untuk melakukan penelitian PhD tentang “Kejaksaan di Indonesia pada masa rezim post otiriter” di Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society (VVI) dan Institute of Criminal Law and Criminology at Leiden Law School, dibawah bimbingan Prof Adriaan W Bedner dan Prof Jan H Crijns.
Untuk proyek disertasi ini, dia melakukan penelitian lapangan selama satu setengah tahun di sejumlah kejaksaan di beberapa daerah di Indonesia. Selama melakukan penelitian lapangan, dia mendirikan Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana di Universitas Brawijaya (atau PERSADA UB), untuk mempromosikan penelitian multidisiplin tentang masalah peradilan pidana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
