Wagub Jabar Uu akan Buat Kampung Santri di Tasikmalaya

Uu menegaskan, penerapan nilai agama ini pun sesuai dengan implementasi sila Pertama Pancasila. Karena Pancasilais sejati adalah mereka yang mengamalkan agamanya sendiri.

"Siapa yang menjadi contoh dalam melaksanakan nilai Pancasila? Adalah orang yang melaksanakan nilai agama. Tetapi tetap harus dalam bingkai semangat NKRI," kata Uu.

Adapun jika keimanan dan ketakwaan lewat Kampung Santri sudah maksimal, kata Uu, maka pekat alias penyakit masyarakat akan menurun.

"Selain itu, harapan kami, moral dan etika masyarakat akan menjadi yang terdepan dan akan dijunjung tinggi dengan nama Kampung Santri ini. Nanti dengan sendirinya, kalau berhasil, ekonomi juga akan terangkat," katanya.

Terkait pemilihan lokasi di Manonjaya, Uu berujar bahwa kecamatan tersebut memiliki pesantren terbanyak di Tasikmalaya. "Bahkan di satu desa, contohnya di Desa Kalimanggis, ada 28 pesantren, belum majelis taklim-nya, belum (pesantren) di desa lainnya," katanya.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan, jika Kampung Santri di Manonjaya ini dinilai sukses dan berhasil, kesejahteraan naik, pemahaman dan pelaksanaan nilai agama menjadi lebih baik, (Kampung Santri) bisa dilaksanakan di kecamatan lain," imbuhnya.

Meski begitu, Uu menegaskan bahwa keputusan pelaksanaan Kampung Santri diserahkan kepada masyarakat. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum mengusung semangat bottom-up (bawah-atas) alias mengangkat kepentingan masyarakat.

"Termasuk ini pun bukan visi misi Emil-Uu, tapi visi misi masyarakat yang harus diperjuangkan untuk akselerasi di akhir tahun kepemimpinan," kata Uu.

Uu mengatakan, pembentukan Kampung Santri akan ditindaklanjuti dalam pertemuan selanjutnya bersama perangkat daerah, organisasi masyarakat, hingga pimpinan ponpes.

"Yang pasti dari pertemuan tadi (22/1), pada prinsipnya semua mendukung. Teknis, sistem, tupoksi (Kampung Santri) akan dibicarakan di pertemuan berikutnya," kata Uu.

Namun, kata dia, pertemuan tersebut tetap harus melibatkan kepala desa dan pemerintah, tidak cukup hanya kyai dan ormas. "Tapi ada penguatan birokrat termasuk Pak Camat dan Muspika. Semua demi mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin," katanya.