Piagam juga berjanji menolak pendanaan asing untuk lembaga keagamaan dan mengutuk tuduhan rasialisme terhadap Prancis. Pengaduan atas dugaan rasialisme negara, seperti semua postur korban merupakan pencemaran nama baik.
Mereka memperburuk kebencian anti-Muslim dan kebencian terhadap Prancis. Pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu adalah kejahatan.
“Arus ekstremis didasarkan pada konsep permusuhan, menghasut kekerasan dan pemisahan diri dalam wacana yang merugikan masyarakat Prancis seperti halnya citra Islam dan Muslim. Kami akan mendidik pemuda untuk melindungi mereka dari imam yang menyampaikan visi Islam seperti itu,” tambah teks itu.
Menanggapi piagam tersebut, Macron mengatakan adanya piagam merupakan klasifikasi tentang komunitas Muslim yang teroganisir. Macron akan memberikan kerangka kerja untuk dewan nasional baru yang memeriksa praktik para imam di Prancis.
“Ini adalah komitmen yang jelas, tegas dan tepat untuk mendukung Prancis,” kata Macron. Piagam itu muncul ketika 36 LSM dari 13 negara mengajukan pengaduan resmi ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menuntut tindakan hukum segera terhadap Prancis atas pelanggaran hak warga Muslimnya.
Pengaduan tersebut menuntut Prancis membatalkan semua undang-undang yang secara sistematis mengakar Islamofobia di Prancis. Selama beberapa bulan terakhir, Prancis telah menutup organisasi anti-Islamofobia terbesar serta badan amal Muslim terbesar. Hal ini guna melawan ekstremisme setelah sejumlah serangan "Islam" yang mematikan di tanahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
