Pada 27 Januari 2017, seminggu setelah menjabat, Trump tiba-tiba mengumumkan larangan perjalanan pertama. Keputusan tersebut mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia dan menyebabkan kekacauan di puluhan bandara AS karena ratusan pelancong yang berada di udara ketika pengumuman dibuat, tiba-tiba visanya tidak berlaku. Banyak yang ditahan dan dikirim pulang.
Di AS, hal itu menyebabkan kemarahan di antara kelompok hak asasi yang menentang tindakan tersebut di pengadilan, dengan alasan bahwa tindakan tersebut diskriminatif dan inkonstitusional.
Pengadilan yang lebih rendah membatalkan dua peraturan pertama dari larangan tersebut. Namun pada Juni 2018, Mahkamah Agung AS mendukung versi ketiga yang terutama memengaruhi warga negara dari Iran, Yaman, Suriah, Somalia, Nigeria, Libya, Myanmar, Sudan, dan Chad. Ini juga termasuk pembatasan warga negara dari Eritrea, Kyrgyzstan, Korea Utara, Tanzania dan Venezuela. Catatan resmi menunjukkan setidaknya 88.000 orang dikenakan larangan tersebut.
Pada bulan Juli, Demokrat mengesahkan Undang-Undang Larangan di Kongres, yang akan mencabut larangan perjalanan dan mencegah presiden AS memberlakukan pembatasan imigrasi di masa depan berdasarkan agama atau etnis. Pada saat itu, RUU tersebut tidak diajukan ke Senat yang dikendalikan Republik.
Dengan kendali Senat yang akan segera dipegang oleh Demokrat dengan mayoritas satu suara tipis, masih belum pasti apakah RUU tersebut dapat maju ke pemungutan suara.
“Larangan perjalanan Trump adalah kebijakan imigrasi Trumpian yang klasik,” kata Alex Nowrasteh direktur studi imigrasi di Cato Institute.
"Itu menargetkan sebagian besar negara mayoritas Muslim karena alasan keamanan yang buruk. Menghapusnya tidak hanya baik dari perspektif kebijakan publik, tetapi juga membatalkan tindakan imigrasi yang paling terlihat dan terkenal yang diambil oleh Trump,"kata Nowrasteh kepada Al Jazeera.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
