#HijabisFightBack
Dilansir TRT World, Selasa (19/1), berita pelarangan simbol agama, termasuk jilbab di pendidikan tinggi dikabarkan pada Juni yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan tersebut dikecam oleh para aktivis hak asasi, organisasi anti-Islamofobia, dan kelompok perempuan dan feminis yang memandang hal ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan sebagai tindakan diskriminatif terhadap perempuan.
Sebagai tanggapan, ribuan orang memprotes secara daring keputusan tersebut dengan tagar seperti, #TouchePasAMesEtudes (Jangan sentuh studi saya) dan #HijabisFightBack. Pada Juli, lebih dari seribu orang yang dari beragam organisasi berkumpul di Brussel untuk mengadvokasi hak mengenakan jilbab di universitas.
Organisasi anti-Islamofobia mengatakan pendapat pengadilan dapat mengarah pada isolasi umat Islam dan mengakar diskriminasi struktural dalam sistem pendidikan. Belgia adalah negara federal yang dibagi menjadi tiga wilayah. Pertama Wallonia yang mayoritas berbahasa Prancis, Flanders yang berbahasa Flemish, dan Wilayah Ibu Kota Brussel.
Setiap daerah memiliki badan pemerintahan dan legislatifnya sendiri yang memutuskan kebijakan pendidikan, ekonomi, dan masalah publik lainnya. Masih belum ada undang-undang federal yang melindungi hak perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab di seluruh universitas di Belgia. Menurut Younsi, orang Belgia tidak mendengar pernyataan serupa dari universitas di Brussel atau Wallonia.
Jilbab adalah masalah yang diperdebatkan di sejumlah negara Eropa dan paling terkenal di Prancis. Penelitian telah menunjukkan kejahatan rasial anti-Muslim sangat menargetkan wanita. Misal, di Belgia, ada laporan baru yang menemukan 9 dari 10 korban Islamofobia adalah perempuan.
“Secara ekonomi, masuk akal untuk membuka sekolah untuk semua orang, apa pun kepercayaan mereka. Itu masuk akal,” kata Younsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
