Pada rapat hari ini, kata dia, hanya Komisi Fatwa dan LPPOM MUI yang hadir tidak ada intansi lain seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Meski demikian dalam menetapkan kehalalan tayibban vaksin Sinovac ini MUI bekerja sama dengan beberapa intasi terkait, seperti BPOM dan Kemenkes.  

"Jadi kita ini adalah tim bersama, ada dari badan POM juga ada dari Kementerian Kesehatan kita berangkat akan tetapi kita kepentingannya berbeda," kataya. 

Dia menuturkan, kepentingan dari tim MUI itu lebih banyak pada aspek kehalalannya, sedangkan tim dari Badan POM itu lebih pada aspek lain seperti, kesehatan, quality, dan sebagainya. "Aspek ketayibannya mereka lebih fokus kita lebih aspek kehalalannya yang lebih fokus," katanya.

Pada kesempatan ini, Kiai Sholahuddin mengaku belum dapat menyampaikan apa yang akan diputuskan dari hasil rapat. Saat ini dia barus bisa menyampaikan bahwa dua auditor yang terbang ke China sudah mendapatkan informasi penuh terkait vaksin Sinovac.

Biasanya, jika semua data dan informasi sebuah prodak telah didapatkan, maka sudah bisa diputuskan hasilnya. "Seharusnya sudah bisa diputuskan hari ini biasanya," katanya. 

Dia menuturkan, biasanya dalam memutuskan sebuah prodak halal atau tidak MUI juga menunggu hasil atau izin dari BPOM untuk aspek kebaikannya (tayib). Sehingga ketika disampaikan bahwa prodak itu halal maka baik untuk dikonsumsi sehingga bisa dipastikan vaksin itu halal tayib. 

"Kita akan menunggu juga dengan izin dari badan POM, artinya dari aspek tayib itu juga sudah mendapatkan izin dari badan POM. Jadi ini menjadi hal yang sering kita lakukan dalam menjalin kerjasama antara MUI dengan badan POM," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika