REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Presiden Joko Widodo resmi merombak susunan Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya adalah posisi Menteri Agama yang kini diisi oleh Ketua Umum PP GP Ansor Nahdlatul Ulama Yaqut Cholil Qoumas.
Terpilihnya pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini mengundang banyak harapan dari Afrizal Sinaro, aktivis pendidikan Islam, sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI).
Afrizal mengatakan, Kementrian Agama memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan kehidupan dan masa depan bangsa Indonesia yang adil, beradab dan berkemajuan. Peningkatan mutu dan kualitas lembaga pendidikan Islam, madrasah, pesantren menjadi sangat penting untuk diprioritaskan.
“Peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam harus diprioritaskan dalam program menteri gus Yaqut, terutama sekali madrasah dan pesantren swasta yg jumlahnya hampir 70% di seluruh Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Republika, Jumat (25/12).
Akibat pandemi, hampir seluruh madrasah dan sekolah Islam swasta menanggung kesulitan keuangan, khususnya untuk membayar upah pengajar, kata Afrizal. “Jangan biarkan mereka berjalan sendiri, pemerintah punya kewajiban membantu disaat sulit seperti ini,” sambungnya.
Menurutnya, kemerdekaan seorang Muslim adalah di saat mereka Istiqomah berada di jalan yang diridhoi Allah SWT dan menjalankan misi keagamaan, salah satunya pendidikan. Pendidikan yang bermartabat akan terwujud jika disampaikan dengan baik oleh pengajar yang bermutu, ujarnya.
“Kemerdekaan manusia sebagai hamba Allah adalah pada saat manusia itu istiqomah berjalan di jalan yang diridhoi Allah Swt, istiqomah dengan Sunnatulallah. Misi utama Islam diturunkan adalah pendidikan,” jelasnya.
Harapan bagi Menag baru juga disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad. Dia berharap Gus Yaqut dapat menjadi menteri bagi semua agama di Indonesia. Dadang pun mengaku tidak mempersoalkan latar belakang organisasi dari Gus Yaqut yakni berasal Nahdlatul Ulama (NU).
"Ya berharap beliau menjadi menteri semua pemeluk agama di Republik Indonesia dan semua kelompok atau ormas agama manapun, untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Dadang, Selasa (22/12).
Dadang mengatakan, PP Muhammadiyah memandang perombakan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Karena, ia meyakini, siapa pun menteri yang diangkat sudah berdasarkan pertimbangan matang untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
"Kepada semua menteri yang baru kami mengucapkan selamat semoga amanah dan sukses, membawa kebaikan bagi kita semua," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika