Kiai Yahya menguraikan, gerakan radikal belakangan di sebut sebagai gerakan takfiri, karena kerap mengkafirkan sesama Muslim. “Gerakan takfiri berbahaya karena menganggap, setiap orang kafir harus dimusuhi, halal darahnya dan halal kehormatannya. Sebaliknya jika kita Muslim maka haram darahnya, kehormatan dan hartanya.”
Bagaimana dengan orang-orang yang benar-benar kafir (selain Islam)?,” tanya Gus Yahya. “Kalau merujuk pemikiran Islam Abad Pertengahan, konsekuensi adalah orang “kafir” itu tidak perlu mendapatkan perlindungan, mereka halal darahnya dan halal segala-galanya oleh penguasa,” terangnya.
Diklatpimnas diselengarakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bekerjasama dengan Rumah Moderasi Beragama (RMB) UIN Walisongo. Berlangsung selama sepuluh hari, 20-26 Desember 2020 berlangsung secara online dan 28-30 Desember secara offline.
Untuk mengatasi gerakan extrimisme dan radikalisme, mantan juru bicara presiden era KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini memandang perlunya mengidentifikasi dan mengakui masalah agama dan radikalisme secara jujur dan diikuti dengan membangun wacana baru tentang Islam.
Terkait wacana baru, Kiai Yahya mencatat, Muhammadiyah telah menelorkan konsep darul ahdi wa syahadah dan NU melalui Munas di Banjar 2019 telah merumuskan lima hal penting, yaitu (a) Katagori kafir tidak relevan dalam negara modern, (b) mendirikan khilafah bukan kewajiban agama, (c) syariat tidak boleh dipertentangkan dengan hukum positif artinya setiap Muslim mempunyai kewajiban syari terhadap hukum negara, (d) konflik yang melibatkan antar-Muslim, tidak boleh terlibat atas nama Muslim tetapi harus atas nama perdamaian.
Selain itu lanjut Kiai Yahya pentingnya resolusi konflik dan reformasi pendidikan keagamaan, karena masih ada kurikulum pendidikan keagamaan yang kuirang menampilkan wajah keagamaan yang moderat dan damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
