REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN --- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh menampik pemberitaan New York Times yang menyebut Deputi Menlu Iran yakni Sayid Abas Araghchi menjalin komunikasi dengan Joe Biden melalui penasihatnya. Khatibzadeh menyebut pemberitaan itu hoaks dan contoh dari jurnalisme kuning.
"Berita itu beredar sejak beberapa hari lalu dan sepenuhnya palsu," kata Khatibzadeh seperti dilansir MEHR News Agency pada Sabtu (21/11).
Khatibzadeh mengatakan pasca pemberitaan itu kantor perwakilan Iran di New York langsung mengeluarkan reaksi keras terhadap pemberitaan itu. Dengan tegas Iran menolak segala bentuk kontak langsung antara Iran dan Amerika.
Diketahui awal pekan ini New York Times menuliskan bahwa Araghchi telah berupaya menjalin kontak dengan Joe Biden melalui penasihatnya. Bahwa Iran berupaya mengkomunikasikan agar Amerika kembali kepada kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) tanpa syarat sebelum negosiasi dilanjutkan. Namun demikian, tim penasihat Joe Biden mengkonfirmasi tak menerima pesan apa pun dari Iran. Justru mereka mengatakan hanya akan menangani terkait masalah itu setelah Joe Biden-Kamala Harris resmi dilantik.
Padahal sebelumnya Iran telah berulang kali mengumumkan bahwa terpilihnya Joe Biden yang diusung Partai Demokrat sebagai Presiden Amerika tak begitu penting bagi Iran. Diketahui bahwa ketegangan antara Amerika dan Iran meningkat sejak Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir pada 8 Mei 2018.
Bahkan Amerika tak hanya keluar dari kesepakatan itu, tetapi sejak itu Amerika juga menargetkan Iran dengan serangkaian larangan ekonomi. Trump menyebut itu sebagai sanksi yang bertujuan memaksa Iran untuk merundingkan kembali kesepakatan nuklir.
Tim Biden mengatakan, bahwa Biden akan berupaya merundingkan kembali kesepakatan nuklir, yakni JCPOA, yang dicanangkan saat menjabat wakil presiden. Namun Iran mengatakan bahwa kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia adalah kesepakatan yang ditandatangani yang tidak dapat dinegosiasikan ulang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika