REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA — Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, Islamophobia di Eropa telah mencapai tingkat yang sebanding terhadap perlakuan pada Yahudi sebelum perang dunia ke-2. Ia juga menambahkan, Eropa saat ini seakan terbiasa dengan relokasi, inkuisisi dan genosida, selain penyerangannya pada Muslim.
Menurutnya, relokasi hingga genosida terhadap komunitas Muslim di Eropa khususnya merujuk Prancis, saat ini sudah bukan praktik yang asing. Dalam pidatonya Senin kemarin itu, dirinya juga menyerukan agar warga Turki memboikot produk dari Prancis, menyusul pertikaiannya dengan Emmanuel Macron karena sikapnya terhadap kepercayaan Islam dan Muslim.
''Meningkatnya Islamofobia di Barat telah berubah menjadi serangan besar-besaran terhadap kitab kami, nabi kami dan segala sesuatu yang kami anggap suci. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap orang Yahudi 80 tahun lalu, tindakan terhadap saudara kandung Bosnia di Srebrenica 25 tahun yang lalu juga masih dalam ingatan,’’ ujar dia mengutip euro news, Selasa (27/10).
Mengutip peristiwa kelam tersebut, Erdogan juga menyinggung peristiwa kelam baru-baru ini di Jerman, di mana, 150 petugas polisi diturunkan untuk melakukan penggerebekan di Masjid Kreuzberg Mevlana dekat Berlin.
Namun demikian, Jaksa Jerman mengkonfirmasi jika penggerebekan itu dilakukan karena adanya kecurigaan penyelewengan dana. Khususnya, menyangkut 70 ribu Euro untuk Covid-19 yang diduga, digunakan secara tak layak oleh petugas di masjid.
Lebih jauh, Erdogan juga menyerukan ajakan boikot bagi produk Prancis di Turki. Seruan itu dilakukan Turki setelah supermarket di Qatar melakukannya terlebih dahulu.
"Saya sekarang memberi tahu negara saya seperti yang mereka katakan di Prancis untuk tidak membeli apapun produk dari Turki, saya menyerukan kepada negara saya di sini dan sekarang: jangan tergoda barang berlabel Prancis, jangan membelinya.'' kata dia.
Namun demikian, tak dijelaskan bagaimana atau barang apa saja yang dimaksudnya bahwa Prancis memboikot produk Turki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika