REPUBLIKA.CO.ID, WINDSOR -- Legislatif daerah Windsor dan Maidenhead, Inggris kembali menolak izin perencanaan untuk masjid baru di kota itu untuk kedua kalinya. Izin tersebut lagi-lagi mengalami penolakan di tingkat parlemen daerah setelah kalah suara lima berbanding empat dalam rapat perencanaan dewan daerah.
Seperti dinukil laman 5 Pillars UK, Jumat (23/10) dewan daerah memandang keberadaan fasilitas ibadah umat muslim itu bakal membahayakan Greenbelt. Mereka juga berpandangan masjid itu akan menciptakan lebih banyak lalu lintas di jalan raya yang sudah sibuk.
Mereka juga menilai keberadaan masjid berpotensi menyebabkan polusi suara dan gangguan pada tetangga. Keberadaan fasilitas umun itu juga diisebut-sebut akan keluar dari karakter dengan area pemukiman.
Petugas perencanaan dewan Hayden Richardson, mengatakan tidak ada keadaan khusus yang lebih penting daripada bahaya pembangunan. Anggota dewan yang mendukung rencana pembangunan mengungkapkan rasa keberatan tidak masuk akal yang diungkapkan penduduk setempat.
Hal itu dilakukan untuk menggagalkan rencana masjid baru tersebut. Padahal, mantan anggota dewan George Bathurst menilai masjid baru itu akan menjadi "sumber daya baru yang fantastis" bagi komunitas muslim minoritas di daerah tersebut. Dia menilai, pembangunan masjid tidak perlu melibatkan pengembangan besar-besaran.
Penduduk setempat Richard Endacott mengklaim rencana pembangunan masjid akan menyebabkan kecemasan tertentu di antara penduduk yang tidak pernah dia lihat selama 40 tahun. Dia mengaku keberatan mereka tidak didasarkan pada ras atau agama tertentu, melainkan karena pengaruh masjid baru terhadap Greenbelt dan kebisingan serta polusi yang akan ditimbulkannya.
Asosiasi Muslim Windsor Mohammed Arif mengaku sangat kecewa dengan hasil tersebut. Dia menilai anggota dewan telah membesar-besarkan efek masjid baru tersebut di daerah setempat.
Asosiasi Muslim Windsor berjanji mengajukan banding ke Kementerian Perumahan, Komunitas dan Pemerintah Lokal Inggris menyusul intervensi politik lokal. Dia memperkirakan keputusan akhir akan dibuat dalam tiga bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika