REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Di tengah pendemi Covid-19, kebijakan utama Presiden Prancis Emmanuel Macron tampaknya menempatkan pembatasan baru pada komunitas Muslim.
Presiden Prancis sekali lagi menyampaikan pendapatnya yang tidak diminta tentang 'krisis' dalam Islam. Komentar pemimpin Prancis muncul di belakang serangan sebelumnya terhadap komunitas Muslim, Macron sebelumnya mengkritik anggota agama untuk 'separatisme'.
"Islam adalah agama yang berada dalam krisis di seluruh dunia saat ini, kami tidak hanya melihat ini di negara kami," kata Presiden Prancis dalam pidatonya yang memperkenalkan undang-undang baru untuk memperkuat ideologi negara Prancis sekularisme militan, yang dikenal sebagai Laicite.
Dalam artikel yang dipublikasikan TRT World kemarin dijelaskan bahwa di bawah rezim yang ada, simbol-simbol agama seperti jilbab dilarang dari sekolah dan lembaga pendidikan di Prancis. Wanita yang memakai cadar dikenakan denda dan tuntutan hukum.
Kebijakan tersebut berasal dari pemerintah pusat, juga di tingkat otoritas lokal, yang berarti politisi daerah dapat memaksakan interpretasi garis keras mereka sendiri terhadap Laicite.
Dalam kasus seperti itu, bisnis Muslim terpaksa ditutup karena pemiliknya tidak ingin menjual produk yang bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Tetapi sistem pembatasan pada praktik Islam ini tidak cukup untuk Macron saat dia mempersiapkan langkah-langkah baru.
Muslim Prancis dan kritikus lainnya dengan cepat menanggapi komentarnya, dengan beberapa mempertanyakan mengapa presiden memilih momen ini untuk melancarkan serangannya. "Muslim Prancis pasti sangat tersanjung di tengah pandemi global dan bahkan Dewan Eropa, Emmanuel Macron telah meluangkan waktu untuk memberi tahu mereka semua bagaimana mereka harus berhenti menjadi separatis Islam," tulis jurnalis Mehreen Khan di Twitter.
"Sungguh menakjubkan menyaksikan ini. Saya rasa tidak ada pemimpin Barat yang pernah berbicara tentang Islam seperti ini. Selalu ada perbedaan yang cermat antara Islam dan gerakan fundamentalis," kata ilmuwan politik, Bruno Macaes.
Seperti banyak negara bagian lain di dunia, Prancis menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade karena pandemi Covid-19 menyebabkan malapetaka di dalam negeri. Protes yang terus-menerus oleh gerakan Rompi Kuning, serta oleh minoritas yang memprotes kebrutalan polisi, semakin berkontribusi pada ketidakstabilan di dalam negeri.
Langkah terbaru Macron melawan Islam terjadi di tengah latar belakang Islamofobia tradisional Prancis, serta politik terkini negara-negara Eropa kontemporer. Kolonialisme Prancis di Timur Tengah dan Afrika dibenarkan dengan alasan anti-Islam yang terang-terangan.
Di Aljazair, imperialis Prancis memaksa membuka jilbab dan melarang Muslim Aljazair asli mendapatkan kewarganegaraan kecuali mereka melepaskan keyakinan mereka pada Islam dan penggunaan bahasa Arab atau Amazigh.
Puncak dari kebijakan tersebut adalah perang brutal melawan gerakan kemerdekaan Aljazair, yang berakhir pada 1962 dengan penarikan Prancis tetapi hanya setelah kematian setidaknya satu juta orang Aljazair.
Belakangan ini, di seluruh Amerika Serikat dan Eropa, retorika anti-Muslim telah menjadi alat yang ampuh untuk memenangkan pemilih dan mengalihkan perhatian dari lebih banyak masalah sehari-hari, seperti pengangguran dan meningkatnya kemiskinan.
Dalam laporan 2019, sarjana Brookings Institute, Shadi Hamid menulis, "Ketakutan demografis bahkan jika tidak sesuai dengan kenyataan sulit untuk diabaikan dalam demokrasi, di mana komposisi etnis atau agama yang berubah dari populasi dapat membentuk dan bahkan menentukan apakah sebuah partai bisa menang di tingkat lokal atau nasional."
Sementara itu, baik Macron dan sayap kanan Marine Le Pen memungut suara 25 persen untuk pemilihan presiden yang ditetapkan untuk 2022. Karena platform Le Pen hampir seluruhnya ditentukan oleh platform anti-Islamnya, pengamat yakin Macron sedang mencoba untuk meningkatkan kredibilitasnya di antara mereka yang memiliki pandangan anti-Muslim.
Di akun Twitternya, jurnalis CJ Werleman meringkas, "Masa depan politik Macron sedang dalam krisis hari ini dan dia beralih ke strategi kampanye pemilu yang tidak pernah gagal yang mengobarkan permusuhan anti-Muslim."
Anehnya, Presiden Prancis telah memilih untuk bermitra dengan Uni Emirat Arab, Mesir, dan Arab Saudi untuk bekerja membangun mereknya sebagai Islam 'moderat'. Definisi Macron tentang Islam radikal berhenti pada Muslim Prancis yang berbicara dalam bahasa Arab atau bahasa lain atau mengenakan jilbab dan pakaian keagamaan lainnya. Ini tidak mencakup rezim di Timur Tengah yang melakukan pembantaian, membunuh jurnalis, atau memenjarakan para pembangkang karena tweet.
Sumber: https://www.trtworld.com/magazine/what-explains-macron-s-obsession-with-islam-and-muslims-40297
Ikuti Whatsapp Channel Republika