REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, sebelumnya Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyerukan kepada semua pesantren melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Pasalnya, sudah banyak pesantren yang menjadi klaster Covid-19.
Setidaknya, ada enam pondok pesantren di sejumlah wilayah di Indonesia yang dilaporkan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. "Wapres sudah menyerukan kepada pesantren untuk melaksanakan protokol secara ketat dan menunda aktivitas jika perlu," ujar Gus Rozien saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (23/7).
Dalam melaksanakan protokol, menurut dia, pesantren tentunya perlu pendampingan dari Kementerian Agama (Kemenag) maupun dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Karena itu, menurut Gus Rozien, harusnya Kemenag dan Kemenkes menindaklanjuti seruan Wapres tersebut.
"Seruan wapres mestinya ditindaklanjuti oleh kementerian terkait seperti Kemenag dan Kemenkes," ucapnya.
Sementara, Kemenag sendiri sejauh ini cenderung lepas tangan terhadap penanganan Covid- 19 di pesantren. Menteri Agama Fachrul Razi bahkan belum pernah terjun langsung ke lapangan, khususnya ke pesantren terdampak Covid-19.
Menurut Gis Rozien, semua pihak seharusnya memberikan perhatian serius terhadap pesantren terdampak Covid-19. "Perkembangan akhir-akhir ini perlu dijadikan perhatian semua pihak dengan serius," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengatakan, pondok pesantren bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 apabila tidak dilakukan pencegahan dengan mempersiapkan prosedur penerimaan kembali santri sesuai protokol kesehatan. Karena itu, Kiai Ma'ruf meminta seluruh pengurus pondok pesantren menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ketika ingin memulai kembali kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka.
"Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, ini (pesantren) bisa menjadi klaster baru. Ini yang saya lebih takutkan," kata Ma'ruf Amin dalam video yang diunggah di akun Youtube resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, Ahad (19/7) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika