REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan mekanisme pemerataan penempatan penghulu dan pengadaan pegawai baru untuk mengatasi ketimpangan distribusi penghulu demi memastikan layanan keagamaan merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Mindset harus diubah. Penghulu adalah pelayan masyarakat, sehingga harus siap ditugaskan di berbagai wilayah sesuai kebutuhan organisasi,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Abu Rokhmad di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Abu mengatakan, persoalan sebaran penghulu masih menjadi tantangan yang perlu segera dibenahi. Menurut dia, penempatan penghulu harus dirancang secara sistematis agar tidak terjadi penumpukan di wilayah tertentu, khususnya perkotaan, sementara daerah lain mengalami kekurangan.
Ia menjelaskan, penghulu dituntut memiliki pengalaman teritorial yang luas, memahami keragaman masyarakat, serta adaptif terhadap kondisi sosial dan budaya yang berbeda.“Untuk itu diperlukan data akurat mengenai kebutuhan riil dan peta sebaran penghulu, terlebih banyak yang akan memasuki masa pensiun,” ujar dia.
Saat ini, kata dia, distribusi penghulu masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan kekurangan SDM penghulu di sejumlah daerah.
Pemerintah memandang persoalan ini dapat diatasi melalui pengadaan pegawai baru serta pemerataan penempatan penghulu secara nasional dengan melibatkan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenag dan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika