REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menjelaskan, ada dua segmen yang memang urgen untuk menjadi sasaran dakwah. Pertama, orang-orang yang berada di daerah terpencil yang jauh dari sentuhan pengajaran dan pelayanan.
"Pertama, tentu kepada orang-orang yang berada di daerah minoritas. Perlu kita beri perhatian khusus karena mereka butuh pencerahan, pelayanan, dan pengajaran," kata dia kepada Republika.co.id, Ahad (21/6).
Kedua, terang Kiai Cholil, adalah orang yang punya semangat agama tinggi tetapi sering kali tidak dibarengi pemahaman keagamaan yang memadai. Kelompok ini kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke atas. Sebagian mereka memahami agama masih berdasarkan akal, dan sebagian lagi tekstual.
Karena itu, menurut Kiai Cholil, kalangan tersebut perlu mendapat dakwah yang memuat pencerahan dan penjelasan yang komprehensif. "Ada juga orang yang phobia dengan Islam, karena di perkotaan sering ada yang memaknai agama ke dalam keseharian dan menjadi langkah untuk beraktivitas bahkan perjuangan politik," katanya.
Meski begitu, Kiai Cholil juga menyadari, kalangan milenial menengah atas memiliki jumlah yang sangat besar yakni lebih dari 50 persen jika dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. "Dan mereka adalah generasi penerus, meski di kita ini perlu juga segmentasi dakwah yang lebih urgen," ucap dia.
Kiai Cholil menambahkan, dakwah pada dasarnya adalah mengajak kepada agama Islam untuk berbuat baik. Dalam berdakwah, lanjut dia, tentu memerlukan tampilan atau kemasan yang mempesona sehingga orang tertarik saat diajak. Hal yang menarik ini bisa dari materi atau kemasan yang menjawab persoalan umat Muslim.
"Sasaran dakwah itu ada internal dan eksternal. Internal adalah umat Islam sendiri untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah SAW. Eksternal adalah kepada non-Muslim, kita sampaikan ajaran Islam yang benar dan tanpa memaksa pada mereka, minimal memberikan cermin Islam yang baik, ramah dan mempesona," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika