REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nasir mengatakan, sebaiknya pemerintah menerapkan kebijakan yang sejalan dengan imbauan tidak mudik dari ormas-ormas dan tokoh agama. Kalau pemerintah mengizinkan masyarakat mudik, maka biarlah tokoh agama berhenti mengimbau masyarakat tidak mudik.
Prof Haedar menjelaskan, mudik dalam keadaan normal dan menjadi tradisi bangsa Indonesia adalah sesuatu yang sangat positif. Lewat mudik dijalin silaturahim sehingga merekatkan kekeluargaan dan kekerabatan serta merawat hubungan sosial dengan lingkungan setempat.
"Tetapi ketika kita saat ini sedang berada dalam suasana musibah besar, yakni wabah virus corona atau Covid-19, maka mudik perlu menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan," kata Prof Haedar melalui pesan tertulis kepada Republika.co.id, Senin (6/4).
Ia mengatakan, kegiatan-kegiatan keagamaan saja sudah dibatasi sedemikan rupa sesuai dengan hukum syariat. Maka, mudik sebagai kegiatan sosial dapat dihentikan atau tidak dilaksanakan.
Menurutnya, dalam suasana seperti ini kedepankan prinsip dalam agama sebagaimana hadis Nabi. La dharara wa laa dhirara, artinya jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan atau kerugian diri sendiri dan keluarga, juga menimbulkan kerugian dan kemudharatan bagi orang banyak.
"Maka saatnya kita sekarang ini mencoba mengerem semua kegiatan termasuk mudik," ujarnya.
Ia menjelaskan, mudik bisa diganti di waktu lain saat sudah keluar dari musibah wabah virus ini, Insya Allah akan ada manfaatnya. Mengenai bagaimana dengan kebijakan transportasi dan mudik oleh pemerintah, Prof Haedar mengharapkan pemerintah ada dalam satu langkah dan kebijakan yang sama dengan komponen masyarakat.
"Ketika organisasi-organisasi keagamaan khususnya di kalangan kaum Muslimin diminta fatwanya (melarang) mudik dan berbagai kegiatan keagamaan, bahkan sebagian ada yang mengharamkan mudik di saat seperti ini, maka selayaknya pemerintah juga melakukan kebijakan yang sejalan," ujarnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan, jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan hal-hal lain, lalu kebijakan transportasi dan mudik dari pemerintah tidak sejalan dengan imbauan mudik dari ormas-ormas. Semuanya ingin keluar dari musibah yang besar ini. Berharap dan bermunajat agar bangsa Indonesia dan warga dunia juga segera berakhir dari wabah Covid-19 ini.
Ia mengingatkan, pemerintah perlu bersikap tegas terkait kebijakan mudik tersebut. Jangan sampai ormas dan tokoh agama diminta meyakinkan warga tidak mudik, sementara pemerintah sendiri membolehkan dan tidak melarang warga mudik. Kalau memang pemerintah mengizinkan warga mudik, biarlah tokoh agama berhenti mengimbau warga sehingga segala urusan Covid-19 menjadi sepenuhnya urusan pemerintah.
"Hal itu agar ada kesepahaman dan kesejalanan antara pemerintah dan semua komponen masyarakat dalam menghadapi Covid-19 dalam kebersamaan," ujarnya.
Ia menegaskan, agar semua anggota masyarakat terus berikhtiar termasuk tidak perlu mudik untuk tahun ini. Serta menghentikan kegiatan sosial lain yang dapat memperluas menularnya wabah Covid-19.
"Semoga Allah meringankan dan memberi jalan keluar bagi bangsa Indonesia dan warga dunia dari wabah yang besar ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika