REPUBLIKA.CO.ID, LONDON ---- Dewan Muslim Inggris (MCB) mengatakan pihaknya telah memperbarui seruannya untuk pengawas HAM AS agar menyelidiki Partai Konservatif atas tuduhan Islamofobia.
Kelompok Advokasi Muslim memberikan laporan kepada Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia (EHRC) sebuah dokumen yang melibatkan 300 orang di partai tersebut yang berkaitan dengan Islamophobia.
Dilansir di AA, ini adalah kedua kalinya bagi MCB melaporkan partai yang berkuasa ke EHRC. Laporan pertama dilakukan pada Mei 2019. Pengawas hak asasi tidak menginvestigasi partai tersebut maupun menanggapi MCB.
“Setelah melengkapi laporan kepada Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia dengan bukti lebih dari 100 insiden Islamofobia di Partai Konservatif sepuluh bulan lalu, kami merasa Komisi telah gagal memberikan tanggapan, apalagi memberi tahu kami dan Muslim Inggris mengenai tindakan apakah yang akan diambil," kata Sekretaris Jenderal MCB, Harun Khan dikutip di AA, Jumat (6/3).
Harun Khan juga menyebut dua tahun lalu, pihaknya memperkirakan ada kasus Islamofobia yang diidentifikasi terjadi di partai tersebut setiap minggunya. Saat ini, dengan lebih dari 300 insiden yang terdokumentasi, ia menganggap estimasinya terlalu rendah.
Dalam berkas yang diperbarui dan dikumpulkan dengan tuduhan tentang Islamofobia, MCB mengkhususkan kasus kontroversial Penasehat Khusus Perdana Menteri Dominic Cummings. Dominic diketahui memimpin publikasi gambar Nabi Muhammad dengan bom di sorbannya, sementara ia bertanggung jawab atas majalah sayap kanan, Spectator.
MCB juga menyoroti perekrutan dan penembakan lanjutan, dari ajudan No 10 Andrew Sabisky, yang sebelumnya membuat komentar kontroversial terhadap eugenika, wanita, dan penuntut kesejahteraan. Ia juga menyatakan pandangan keras tentang apa yang dia lihat sebagai ancaman populasi Inggris yang semakin meningkat.
Pernyataan itu mengatakan bahwa Thor Halland selaku Ketua Asosiasi Konservatif Lokal, menyerukan agar umat Islam dilarang. Dua anggota partai Konservatif lainnya menyerukan agar umat Muslim dibuang dari jembatan dan disterilkan.
Hal-hal di atas hanya contoh dari 300 insiden ditambah yang dikompilasi MCB. Beberapa tuduhan berasal dari calon kandidat parlemen yang telah terpilih.
Anggota Parlemen, Anthony Browne menanggapi pertanyaan tentang penentangan para pemimpin Muslim terhadap Perang Irak dengan mempertanyakan loyalitas Muslim Inggris kepada Inggris.
Anggota parlemen lainnya, Karl McCartney, me-retweet posting pemimpin sayap kanan, Tommy Robinson. Setelahnya, McCartney meminta maaf.
Perdana Menteri Boris Johnson sebelumnya mengatakan partainya memiliki "pendekatan tanpa toleransi" dan berjanji akan mengadakan penyelidikan internal terhadap tuduhan Islamofobia.
MCB juga mengatakan dalam pernyataannya bahwa Konservatif telah gagal mengambil tindakan yang berarti atas masalah Islamofobia.
Konservatif dinilai mengingkari janji untuk mengadakan penyelidikan internal yang berdedikasi pada Islamofobia di dalam partai. Alih-alih menjanjikan penyelidikan ke semua bentuk diskriminasi, mereka justru mengambil langkah yang dipandang sebagai pelepasan janji mereka di mata kritikus.
MCB juga menyoroti keprihatinan beberapa Muslim Konservatif terkemuka. Termasuk Baroness Sayeeda Warsi selaku antan ketua bersama Partai, Lord Sheikh selaku pendiri Forum Muslim Konservatif, dan Sajjad Karim yang pernah menjabat sebagai anggota parlemen Konservatif untuk Midlands Barat. Sajjad Karim sebelumnya berbicara tentang menteri pelayan senior yang membuat komentar Islamofobia tentangnya.
"Tidak ada keraguan bahwa Partai Konservatif memiliki krisis Islamophobia. Itu bersifat institusional, sistemik dan tersebar luas. Tanggapan Partai adalah salah satu dari penolakan, pemecatan, dan penipuan," lanjut Khan.
Apa yang dilakukan Partai Konservatif disebut menghasilkan diskriminasi yang jelas terhadap Muslim karena agama mereka. Islamophobia tidak pernah dapat diterima, namun dokumen ini mengutip perilaku ratusan orang, termasuk di posisi kekuasaan dan pengaruh yang signifikan, yang telah membuat komentar ofensif mengerikan tentang Muslim yang tidak akan ditoleransi untuk bagian lain dalam masyarakat Inggris.
“EHRC memiliki tugas untuk menegakkan Undang-Undang Kesetaraan, dan tanggung jawab ini termasuk menyelidiki di mana ada dugaan diskriminasi. Tidak adanya tindakan yang berarti oleh Partai Konservatif meskipun banyak bukti, menjadikannya semakin penting bagi EHRC untuk mengakui dampak tingkat Islamofobia dalam partai yang memerintah kita, dan mengambil tindakan cepat," ucap Khan.