Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Kongres Umat Islam akan Dibuka Presiden dan Ditutup Wapres

Jumat 21 Feb 2020 21:34 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nashih Nashrullah

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 akan dihadiri 800 peserta. Logo resmi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7.

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 akan dihadiri 800 peserta. Logo resmi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7.

Foto: Dok istimewa
Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 akan dihadiri 800 peserta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 yang digelar di Bangka Belitung pada 26-29 Februari akan dibuka Presiden RI Joko Widodo. Wapres RI KH Ma'ruf Amin yang dijadwalkan ikut menghadiri pembukaan, akan menutup Kongres itu pada akhir perhelatan. 

Baca Juga

"Kemarin disepakati bahwa Kongres akan dibuka Presiden Republik Indonesia. Sedangkan Wapres KH Ma'ruf Amin akan menghadiri pembukaan, sekaligus menutup Kongres," kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amirsyah Tambunan, dalam jumpa pers di kantor MUI, Jakarta, Jumat (21/2).

Amirsyah melanjutkan, ada sebanyak 800 orang dari dalam negeri yang akan menghadiri KUII ke-7. Peserta Kongres selain Dewan Pimpinan Pusat MUI dan Dewan Pertimbangan MUI, juga dari perguruan tinggi negeri dan swasta, Kanwil Kementerian Agama se-Indonesia, pondok pesantren, dan lembaga filantropi.

"Semua peserta jadi satu-kesatuan untuk menyukseskan Kongres. Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung pun telah siap menerima seluruh tamu dari dalam dan luar negeri," tuturnya.

Anggota Panitia Pengarah Kongres Umat Islam Indonesia ke-7, Nadjamuddin Ramly, mengatakan  ada beberapa komisi yang dibentuk untuk melakukan pembahasan materi dalam Kongres. 

Di antaranya komisi politik, komisi hukum, komisi pendidikan, sosial dan budaya, komisi filantropi, komisi ekonomi, dan komisi media dan informasi. 

"Komisi ini menjadi titik tumpu dari berbagai perdebatan-perdebatan terkait dengan kebutuhan umat Islam Indonesia. Misalnya komisi politik. Indikator-indikator politik apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus disempurnakan. Apakah sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila," tutur dia. 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA