REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron ingin lebih serius melawan radikalisme dan islamofobia. Dilansir di MIA, Rabu (19/2) Macron mengetahui selama ini umat Islam terisolasi dari masyarakat Prancis lainnya.

"Separatisme merupakan musuh dan tidak sesuai dengan kebebasan, kesetaraan, dan persatuan bangsa," ujar dia saat berkunjung ke Mulhouse, Prancis Timur.

Upaya Macron ini sebenarnya bagian dari penolakan negara lain untuk ikut campur dalam hukum di Prancis. Hukum tidak bisa dilanggar atas nama agama.

"Kita tidak bisa menggunakan hukum Turki di Prancis," kata dia.

Prancis menggunakan hukum republik bukan hukum agama. Tidak bisa hukum agama lebih unggul dari hukum republik.

Untuk upaya ini Macron akan memberhentikan imam masjid yang dikirim oleh negara lain, seperti dari Turki dan Aljazair. Dengan demikian Macron berharap akan semakin banyak cendekiawan dan imam yang merupakan warga Prancis.

Muslimah Prancis di tengah kerumunan.

Mereka akan dilatih dan dibayar oleh pemerintah Prancis. Selama ini imam yang ada dilatih dan dibayar oleh negara lain.

Dia menekankan ini bukan untuk menstigmasi agama. Dia juga tidak berencana melawan Islam.

Menurut dia, banyaknya kekerasan, radikalisme, dan kejahatan yang terjadi karena kurangnya kegiatan sosial, olahraga, budaya dan kegiatan lain di lingkungan tempat tinggal mereka. Macron pun melakukan kunjungan ke berbagai daerah yang bermasalah seperti di distrik Bourtzwiller.

Ikuti Whatsapp Channel Republika