Rabu 12 Feb 2020 16:51 WIB

Jika Ucapan Yudian Terkonfirmasi, Sekjen MUI: Berhentikan

Sekjen MUI meminta Kepala BPIP mengklarifikasi segera pernyataannya.

Rep: Ali Yusuf/ Red: Nashih Nashrullah
Sekjen MUI, Anwar Abbas  meminta Kepala BPIP mengklarifikasi segera pernyataannya.
Foto: Republika TV/Mauhammad Rizki Triyana
Sekjen MUI, Anwar Abbas meminta Kepala BPIP mengklarifikasi segera pernyataannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik keras pendapat Kepala Badan Pembina Idiologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi agama merupkan musuh terbesar Pancasila. MUI minta Presiden Joko Widodo memecat secara tidak hormat Yudiawan jika benar mengatakan hal itu.  

"Kalau benar beliau punya pandangan seperti itu, maka tindakan presiden yang paling tepat untuk beliau adalah yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat," kata Sekjen MUI KH Anwar Abbas melalui keterangan tertulisnya kepada Republika, Rabu (12/2). 

Baca Juga

Buya Anwar mengatakan, mengapa Yudian pantas dipecat Presiden tidak dengan hormat, karena pemikiran dan pemahaman Yudiawan tentang Pancasila akan sangat  mengancam eksistensi negara. 

Buya Anwar mengaku tidak mengerti dan tidak bisa memahami pernyataan Yudian yang menyatakan agama jadi musuh terbesar Pancasila. "Karena bagaimana bisa seorang kepala BPIH punya pemahaman seperti itu," katanya.

Menurut Buya Anwar, jikalau cara pandang Yudiawa seperti itu diikuti, maka logikanya untuk keberlangsungan Pancasila, maka musuh dari Pancasila tersebut yaitu agama yang harus diberangus dari bumi Indonesia, karena kalau tidak maka eksistensi dari Pancasila itu jelas-jelas akan terancam. "Lalu timbul pertanyaan kalau agama harus diberangus lalu sila pertama dari Pancasila tersebut mau dikemanakan. Dibuang? Kalau dibuang berarti tidak Pancasila lagi dan berarti negara ini bubar," katanya. 

Maka dari itu, kata Buya Anwar, jika Presiden Jokowi menginginkan lewat BPIH ini Pancasila bisa dipahami dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia, maka hal itu jelas akan sulit terwujud karena pilotnya tidak akan membawa rakyat ini kesana. 

"Oleh karena itu kalau yang bersangkutan benar punya pandangan seperti itu maka pilihan yang tepat untuk kebaikan bangsa dan negara yaitu yang bersangkutan mundur atau dimundurkan," katanya. 

Sabab, kata Buya Anwar, kalau yang bersangkutan tidak diberhentikan dan  tetap terus duduk pada jabatan Kepala BPIH, maka BPIP ini sudah tentu akan kehilangan trust atau kepercayaan dari rakyat. "Dan itu jelas tidak kita inginkan. Saya bukan menyesalkan sangat-sangat marah," katanya.  

Republika.co.id sudah belasan kali menghubungi nomor ponsel Yudian Wahyudi, namun tidak diangkat hingga berita ini diturunkan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement