REPUBLIKA.CO.ID, KYIV -- Pihak berwenang Ukraina telah melanggar hak-hak muslim Krimea untuk beribadah pada shalat Jumat, dengan memeriksa dokumen mereka sebelum dan di saat waktu sholat.
Said Ismagilov, Mufti dari Direktorat Spiritual Muslim Ukraina, melaporkan pada Jumat (31/1) sore bahwa dua bus petugas Layanan Migrasi telah tiba di Masjid Pusat Kebudayaan Islam di Kyiv sekitar tengah hari. Mereka didampingi oleh sekitar 40 perwira Polisi Nasional dengan perlengkapan penuh, beberapa dari mereka bahkan memakai masker.
Mereka melanjutkan untuk memeriksa dokumen-dokumen semua Muslim yang menuju Masjid. Menurut Mufti, ini berlanjut selama dan setelah shalat. Ketika ia dan yang lainnya menunjukkan bahwa ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hak-hak orang beriman, mereka diberitahu bahwa pemeriksaan dokumen sesuai dengan undang-undang karena tidak ada di wilayah Masjid.
"Saya mengerti bahwa Layanan Migrasi harus melakukan tugasnya, tetapi tidak di gerbang masjid, gereja, atau tempat ibadah lainnya! Saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan melakukan pengecekan terhadap mereka yang akan berdoa di luar gereja Kristen atau sinagoga Yahudi. Sikap macam apa ini bagi Muslim Ukraina?" kata Ismagilov dilansir di KHPG. org, Sabtu (1/2).
Said Ismagilov tentu saja tidak sendirian dalam mempertimbangkan bahwa melakukan penggerebekan di dekat tempat-tempat ibadah adalah hal yang tidak dapat diterima. Dia menunjukkan bahwa dia tidak pernah menanyakan kewarganegaraan seseorang sebelum memasuki Masjid, dan apakah mereka legal di negara ini.
"Jika seseorang datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka kita harus memfasilitasi doanya, pertobatan, perbuatan baik dan upaya reformasi. Dan melakukan penggerebekan, memeriksa dokumen di dekat tempat-tempat ibadah yaitu meniru perlakuan orang-orang Rusia. Di negara demokratis, metode seperti itu sama sekali tidak bisa diterima!"
Dalam laporannya, Layanan Migrasi Negara hanya secara implisit mengakui bahwa 'operasi' mereka dilakukan di luar masjid dan dengan demikian menargetkan Muslim pada akhirnya. Mereka mengklaim telah bertindak sesuai dengan undang-undang Ukraina dan sehubungan dengan anggota minoritas agama dan etnis.
Layanan Migrasi Ukraina adalah salah satu lembaga yang paling tidak direformasi di negara ini dan secara teratur mengabaikan alasan yang jelas untuk memberikan suaka politik nasional asing. Hal yang tidak mengherankan jika setidaknya beberapa dari 15 pelanggar undang-undang migrasi yang disebutkan oleh para pejabat migrasi adalah orang-orang dengan alasan yang sah untuk takut akan penganiayaan agama atau politik jika secara paksa kembali ke Rusia, dan bekas republik Soviet lainnya.
Mereka mungkin memutuskan bahwa lebih aman untuk tidak mendaftar ke Layanan Migrasi, mengetahui kemungkinan hasilnya. Sebanyak 12 dari orang-orang ini sekarang menghadapi kepulangan paksa.
Ini bukan pertama kalinya lembaga penegakan hukum Ukraina melakukan penggerebekan di Pusat Kebudayaan Islam di Kyiv. Pada bulan Maret 2018, SBU (dinas keamanan) menyerbu wilayah tersebut. Tidak pernah ada tindak lanjut dari penggerebekan itu, jadi sulit untuk mempercayai bahwa ada alasan bagus untuk tindakan-tindakan seperti itu di Krimea.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
