REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI— Ribuan umat Muslim di Kota/Kabupaten Sukabumi menggelar aksi solidaritas membela Muslim Uighur yang dilaporkan mendapatkan penindasan di Tiongkok atau Cina di Balai Kota Sukabumi, Kamis (26/12).
Mereka meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas atas penindasan yang dialami Muslim Uighur. Massa yang menggelar aksi berasal dari Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) dengan membawa pesan tagar #sukabumistandwithUighur. Aksi tersebut dengan membawa spanduk yang berisi seruan untuk membela Muslim Uighur.
Aspirasi dari massa tersebut langsung diterima Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Dalam pernyataaan sikapnya yang dibacakan perwakilan tokoh AMIR Budi Lesmana meminta ada perhatian pemerintah Indonesia atas Muslim Uighur.
''Pembantaian dan perampasan hak kebebasan menjadi warga negara yang dialami warga Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang RRC merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan Declaration of Human Right,'' ujar Budi Lesmana.
Selain itu pelarangan dan pengekangan terhadap hak beragama yang dilakukan pemerintah RRC terhadap warga Muslim Uighur telah melanggar hak asasi warga dunia untuk menganut agama dan melaksanakan kewajibannya.
Ribuan warga di Kota/Kabupaten Sukabumi menggelar aksi solidaritas membela muslim Uighur yang dilaporkan mendapatkan penindasan di Tiongkok atau Cina di Balai Kota Sukabumi, Kamis (26/12).
Pembantaian dan pemenjaraan warga Uighur, kata Budi, merupakan bukti adanya pemusnahan suku (etnis cleansing) yang dilalukan RRC. Sebagaimana yang dilakukan pula oleh Aung San Suu Kyi dan pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya.
Oleh karena itu kata Budi, AMIR mendorong pemerintah RRC untuk membuka isolasi bagi negara lain untuk bisa berkunjung ke Xinjiang dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi terhadap warga Uighur.
Selain itu mendesak pemerintah melakukan peran diplomatik untuk menekan pemerintah RRC menghentikan perlakuan yang tidak manusiawi warga Uighur dengan
mengutuk keras dan menarik pulang duta besar RI untuk RRC serta memulangkan Dubes RRC untuk RI.
Di samping itu membawa permasalahan di Xinjiang dan pembantaian warga Uighur ke Mahkamah Internasional. Sebagaimana yang dilakukan pemerintah Gambia terhadap Aung San Suu Kyi terkait perlakuan terhadap etnis Rohingya.
Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, mengatakan aspirasi dari massa AMIR akan segera disampaikan ke pemerintah Provinsi Jabar dan pemerintah pusat. '' Harapannya aspirasi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,'' ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
