REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA -- Seruan Ketua Pengadilan Nigeria (CJN) Hakim Tanko Muhammad untuk amandemen konstitusi perluasan penerapan hukum syariah menghasilkan reaksi tajam. Reaksi itu terutama datang dari sejumlah pemangku kepentingan dua agama besar di negara itu, yaitu Islam dan Kristen.
Christian Association of Nigeria (CAN) menolak gagasan amandemen konstitusi untuk tujuan menambah konten syariah dalam konstitusi negara. Tapi beberapa pemimpin Muslim dan cendekiawan menggambarkan seruan CJN sebagai perkembangan yang disambut baik.
Kelompok hak asasi manusia juga pada Jumat, mengutuk seruan CJN. Mereka memperingatkan untuk tidak menjerumuskan negara ke dalam perang agama. "Seperti kita semua tahu, ada bagian dari konstitusi yang memungkinkan penerapan hukum syariah dan selain itu, kita tidak bisa berbuat lebih banyak. Namun, kami memiliki kesempatan mengubah konstitusi agar sesuai dengan posisi kami sendiri sebagai Muslim," kata keterangan resmi CGN dilansir di Nigerian Tribune, Ahad (15/12).
CAN segera menanggapi pernyataan CJN. Asisten Khusus Media dan Komunikasi CAN Pastor Adebayo Oladeji mendesak CJN menarik pernyataan yang dikatakannya mampu memprovokasi agama. Ia khawatir akan krisis di negara itu.
“Kami belum melihat teks lengkap dari makalah yang disajikan dan kami mengetahui hakim agung diwakili di acara tersebut. Jadi, sulit untuk mengetahui apakah pidato itu dari Ketua Mahkamah Agung atau wakilnya," ujar Oladeji.
“Kami tidak percaya pernyataan sembrono dan provokatif seperti itu dapat dibuat oleh petugas pengadilan nomor satu di negara ini. Bagaimana CJN bisa mengatakan, 'Kita sebagai Muslim memiliki kesempatan mengubah konstitusi?' Ini tidak mungkin. Entah ia salah mengutip atau dikutip di luar konteks," ucap Oladeji.
“Bagaimana nasib orang-orang Kristen? Apakah kita menganggap apa yang dia katakan adalah posisi resmi rezim ini dalam hubungan antaragama? Mengapa tidak ada seorang pun dalam kepemimpinan eksekutif dan legislatif yang mengangkatnya?" ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
