REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra meminta Menteri Agama Fachrul Razi segera mencabut Peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim yang menuai kontra dari banyak masyarakat.
Menurut Azyumardi, negara terlalu jauh mengatur keagamaan yang selama ini dijadikan kaum ibu-ibu untuk menimba ilmu agama.
"Cabut saja itu PMA. Pemerintah jangan terlalu jauh mengatur. Jangan seperti tidak ada kerjaan lain," kata Azyumardi di Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12).
Azyumardi tidak sepakat dengan PMA yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan anggota, berikut mendata KTP anggota sampai melaporkan sumber sana majelis taklim. Harusnya menurut Azyumardi, negara cukup mengatur hal-hal yang pokok saja.
Mantan Rektor UIN Jakarta itu melihat selama ini majelis taklim menjadi forum untuk memperbaiki kehidupan agama, belajar mendalami ilmu agama, mendalami bacaan doa dan bacaan Alquran dan lain-lain.
Kemudian, lanjut Azyumardi, majelis taklim juga kerap menjadi forum memajukan ekonomi umat.
"Sering juga majelis taklim itu menjadi forum untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Di sana ibu-ibu diajar kembangkan usaha rumah tangga. Jadi kan bagus," ujar Azyumardi.
Azyumardi menilai terlalu berlebihan andai ada ketakutan adanya penyebaran radikalisme melalui majelis taklim. Andai ingin menangkal radikalisme, sebaiknya Kemenag menurut Azyumardi memanggil penceramah yang kerap menyebarkan ujian kebencian.
"Ustaz yang radikal memang ada dan itu sangat sedikit jumlahnya. Ya dipanggil saja ustaz yang bersangkutan. Itu aja yang dikejar," ucal Azyumardi.
Selain tentang PMA majelis taklim, Kemenag kata Azyumardi juga membuat pro-kontra terkait penggunaan cadar dan celana cingkrang.
Azyumardi menyarankan Menag agar lebih banyak menciptakan suasana kondusif, aman, harmonis, dan rukun. Caranya kata Azyumardi, Kemenag harus lebih banyak berdialog dan silaturahim dengan pemimpin umat Islam, Protestan, Katolik dan lain-lain.
"Tingkatkan ketahanan umat itu sendiri dalam rangka hadapi tantangan ancaman godaan untuk menjadi ekstrem. Itu yang harus ditangkal," kata Azyumardi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika