REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Said Agil Siradj, berpesan agar semua berpihak kepada masyarakat desa dan kepada mereka yang lemah.
“Jangan sampai keberpihakan kita total hanya kita berikan kepada konglomerasi. Berpihaklah pada masyarakat, kepada warga desa,” katanya dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) Pengurus Besar Nahdhatul Ulama di Jakarta, Rabu (4/12).
Dalam kesempatan tersebut, Kiai Said berpesan kepada Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma’ruf secara spesifik soal permasalahan lahan agar ditata rapi. "Persoalan tanah, ini masalah nasional. Setiap hari saya membaca bertumpuk-tumpuk pengaduan soal lahan. Dan itu mayoritas warga kita, warga desa,” katanya.
Kiai Said juga berterima kasih atas diselenggarakannya acara tersebut. "Kita harapkan ini bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat desa. Tonggak utama pembangunan ada di desa,” katanya.
Aminuddin mengatakan, pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk mempertipis gap/jarak disparitas kesenjangan. Membangun Indonesia dari pinggiran, dan membuka peluang seluas-luasnya bagi anak bangsa untuk maju. “Baik di desa maupun di kota. Ini menunjukkan bahwa semakin ke sini negara semakin berupaya mewujudkan keadilan kepada seluruh rakyat,” katanya.
Terkhusus soal desa, Amin berbicara tentang upaya pengarusutamaan UMKM sebagai ujung tombak perekonomian. "Kami sedang merumuskan bersama Kementerian Koperasi dan UMKM dalam hal upskilling UMKM dari hulu sampai hilir, intensifikasi, dan ekstensifikasi produk UMKM,” paparnya.
Soal pertanian, dia menambahkan bahwa desa punya peluang dan keunggulan dalam ketersediaan sumber daya alam dan lahan. "Program strategis pemerintah soal redistribusi aset bisa menjawab persoalan ekonomi di pedesaan. Semua potensi lahan dan sumber daya alam akan dimaksimalkan untuk meningkatkan ekspor dan menghasilkan komoditas atau produk substitusi impor. Di sinilah pesantren, desa, dan UMKM, akan memiliki peranan yang sangat strategis,” kata Amin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika