Selasa 15 Oct 2019 20:47 WIB

Pertemuan Muhammadiyah-Dubes AS Bahas Uighur dan Rohingya

Muhammadiyah meminta

Rep: Fuji E Permana/ Red: Nashih Nashrullah
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr usai melakukan pertemuan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa, (15/10).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr usai melakukan pertemuan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa, (15/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan, berkunjung ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada Selasa (15/10). Pertemuan ini membicarakan perkembangan dan situasi internasional termasuk membahas Uighur di Cina dan Rohingya di Myanmar. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, bersama Duta Besar AS membicarakan situasi internasional khususnya mengenai situasi di Xinjiang dan Myanmar. "Tentu kami menyampaikan pandangan Muhammadiyah dan perhatian Muhammadiyah terhadap persoalan hak asasi manusia yang ada di Xinjiang dan Myanmar," kata Mu'ti kepada Republika.co.id, Selasa (15/10).

Baca Juga

Ia menyampaikan, persoalan kemanusiaan di Xinjiang dan Myanmar tidak bisa dianggap sederhana. Karena sudah berlangsung bertahun-tahun. Sehingga perlu keterlibatan masyarakat internasional termasuk AS yang dapat berperan untuk ikut membantu menangani masalah kemanusiaan di sana.

"Duta Besar AS juga mengapresiasi langkah politik pemerintah indonesia yang melalui Asean telah melakukan pendekatan dan solusi damai terhadap persoalan di Myanmar itu," ujarnya. 

Mu'ti juga menyampaikan bahwa masalah di Myanmar tidak sederhana. Karena memulangkan etnis Uighur dari Bangladesh ke Myanmar jadi masalah. Sebab mereka tidak punya tanah untuk tempat tinggal di Myanmar.

Akan tetapi, membiarkan etnis Rohingya tetap di pengungsian tetap menjadi masalah. Sebab Bangladesh adalah negara yang perekonomiannya tidak kuat. Tentu mereka tidak akan mampu menyelesaikan masalah ekonomi para pengungsi. 

"Maka Muhammadiyah mengharapkan PBB dapat berperan lebih besar, AS dapat memaksa dan memberikan pengaruhnya ke Pemerintah Myanmar untuk melakukan langkah-langkah politik," ujarnya.

Muhammadiyah juga mengungkapkan keprihatinannya karena etnis Uighur menjadi masyarakat yang tidak punya kewarganegaraan. Akibat Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya. Sehingga masalah yang menimpa etnis Uighur menjadi masalah serius yang perlu keterlibatan AS untuk menyelesaikannya.

Duta Besar AS, Joseph R Donovan, menyampaikan apresiasi terhadap peran kemanusiaan yang dilakukan masyarakat Indonesia termasuk Muhammadiyah yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Joseph menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan dan situasi internasional. Maka Duta Besar AS mendorong Muhammadiyah tetap menyuarakan keprihatinan terhadap aksi represif yang dilakukan Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur.

Joseph menyatakan Pemerintah AS prihatin dengan yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Sebab peristiwa di Xinjiang berdamak pada lebih dari satu juta orang. "Kami mendorong Muhammadiyah untuk tetap menyuarakan keprihatinannya (terhadap etnis Uighur)," ujarnya.

Joseph menyampaikan, tiga pekan yang lalu lima organisasi HAM telah menulis surat ke Sekjen PBB. Mereka menyatakan bahwa peristiwa di Xinjiang adalah pelanggaran HAM terberat yang terjadi di era sekarang. "Sudah ada laporan dari BBC dan CNN mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan di Xinjiang," ujarnya.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement