REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sertifikasi terhadap amil zakat di Indonesia, disambut baik oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Bahkan, BNSP sudah menyiapkan hingga 20 ribu assesor dari seluruh Indonesia, untuk melaksanakan ujian sertifikasi amil ini.
“BNSP sampai Juli 2019 sudah ada 26 ribu tapi yang aktif dan dipakai itu baru 20 ribu, total seluruh indonesia. Tiap pekan ada assesor 5-10 tempat lokasi,” kata Komisioner BNSP, Muhammad Zubair, dalam seminar bertajuk ‘Menatap Masa Depan Gerakan Zakat Indonesia dalam Perspektif Amil’ yang digelar di Gedung Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (26/8).
BNSP memastikan, para assesor yang sudah terpilih itu adalah mereka yang berkompeten, dan BNSP sudah memberi kewenangan untuk menguji. Ia juga mengimbau jika ada ormas atau lembaga yang ingin melakukan sertifikasi, agar tidak dipersulit.
“Saya minta kepada para assesor kalau memang nanti tidak kompeten, jangan coba-coba melanggar, karena pegang tanggung jawab ini dunia akhirat,” tutur Zubair.
Menurut dia, sertifikasi amil ini baik untuk mendapatkan SDM yang lebih berkualitas ke depannya. Ia teringat dengan negara tetangga, Malaysia, dimana guru mengaji saja harus memiliki sertifikat dan bagi dia ini ada baiknya juga jika harus diterapkan di Indonesia.
“Jadi bukan hanya pemerintah, kita, dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar punya tanggung jawab itu. Jadi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) itu disusun oleh para ahli dari perguruan tinggi,” kata Zubair.