REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah negara di Timur Tengah diketahui mendukung kebijakan Pemerintah Cina terhadap masyarakat Uighur di Provinsi Xinjiang. Terkait itu, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) menyesalkan dukungan negara-negara tersebut terhadap Negeri Tirai Bambu.
DDII pun berpesan kepada pemerintah Indonesia agar jangan sampai mengikuti langkah diplomasi tersebut.
"Kami DDII menyesalkan beberapa negeri Islam menyatakan setuju atau mendukung kebijakan Pemerintah Cina di Uighur sebelum mereka mengadakan investigasi yang independen, tidak dibimbing Pemerintah Cina (saat investigasi)," kata Ketua Umum DDII, KH Mohammad Siddik kepada Republika.co.id, Rabu (17/7).
Kiai Siddik menuturkan, kabar yang marak beredar ialah orang-orang Uighur terkekang. Sebagai contoh, mereka tidak bisa lagi pergi haji, menjalankan ibadah puasa, dan bahkan leluasa belajar agama Islam. Malahan, penampilan mereka di ruang-ruang publik juga dibatasi negara setempat. Para pria mereka tidak boleh berjanggut dan para perempuannya dilarang mengenakan pakaian yang identik dengan Islam.
Pemerintah Cina kerap menyampaikan, orang-orang Uighur itu mengisi kamp pendidikan, yang boleh jadi semacam kamp konsentrasi dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM).
Kiai Siddik lantas meminta pemerintah Indonesia untuk mendesak Cina agar memperlakukan Muslim Uighur dengan baik, sesuai prinsip-prinsip HAM. "Dengan begitu, Insya Allah hubungan Cina dengan negeri-negeri Islam dan umat Islam menjadi lebih baik," ujarnya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Arab Saudi, Rusia dan 35 negara lainnya telah menulis surat kepada Dewan HAM PBB. Mereka menyatakan dukungan terhadap kebijakan Cina di Provinsi Xinjiang.
Di antara puluhan negara tersebut ialah Arab Saudi, Rusia, Korea Utara, Venezuela, Kuba, Belarus, dan Myanmar. Kemudian, adalah Filipina, Suriah, Pakistan, dan Oman. Berikutnya, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain serta sejumlah negara Afrika. Demikian dilansir Reuters.
Dalam surat itu dikatakan keamanan telah kembali muncul di Xinjiang. Surat yang sama juga mengklaim, HAM masyarakat dari semua kelompok etnis di Cina telah dilindungi.
Seluruh negara itu mengapresiasi Cina dalam menangani isu terorisme di Xinjiang.
"Menghadapi tantangan besar terorisme dan ekstremisme, Cina telah melakukan serangkaian tindakan antiterorisme dan deradikalisasi di Xinjiang, termasuk mendirikan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan," demikian petikan surat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
