REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) menyelenggarakan Pesantren Kader Penggerak NU Antikorupsi.
"Pada Rabu (24/4) kemarin pagi telah dibuka kegiatan dibuka oleh Penasihat KPK, Budi Santoso, dan Ustaz Idris Masidi (Lakpesdam-PBNU)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesqn singkatnya, Kamis (25/4).
Kegiatan berlangsung selama tiga hari penuh, dari Rabu (24/4) sampai Jumat (26/4) sejak pukul 09.00 WIB–17.00 WIB bertempat di Auditorium Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jl HR Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan.
Kegiatan tersebut diikuti 50 orang dai dari total 214 pendaftar. "Ke-50 orang dai tersebut berasal dari wilayah Jabodetabek, berusia rentang 18–35 tahun," ucap Febri.
Sebelumnya, peserta harus melalui proses pendaftaran dan seleksi. Peserta juga diwajibkan membuat esay tentang antikorupsi. Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang antikorupsi. "KPK memandang peran dai sebagai tokoh agama dan panutan masyarakat khususnya umat Muslim sangat penting," tutur Febri.
Selain itu, melalui kegiatan dakwah, dai diharapkan dapat menyisipkan konten dan pesan-pesan antikorupsi yang akan mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman antikorupsi di masyarakat.
Selama tiga hari peserta dibekali materi dari para narasumber terkait korupsi dan modus operandi, membangun integritas kader NU, strategi pencegahan korupsi, community development, dan advokasi dalam dakwah Islam serta partisipasi publik.
"Peserta juga akan didampingi menyusun rencana aksi yang akan diimplementasi pasca mengikuti pesantren kader penggerak NU antikorupsi angkatan pertama ini," terang Febri.
Beberapa narasumber yang dilibatkan antara lain pakar ekonomi UGM Rimawan Pradiptyo, pakar hukum pidana UI Ganjar Laksmana Bonaprapta, pegiat antikorupsi Alissa Qotrunada Munawaroh, dan penyidik senior KPK Novel Baswedan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
