REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 Prof Din Syamsuddin berpesan kepada para pemilih untuk menjauhi kecenderungan terpecah-belah hanya karena pemilihan umum (pemilu). Menurut dia, persatuan bangsa dan negara Indonesia tak perlu dikorbankan demi perbedaan pilihan politik pribadi dan golongan.
"Jangan karena perbedaan-perbedaan pilihan politik kemudian kita berselisih, terpecah-belah. Marilah kita laksanakan pemilu dan pilpres besok dengan pilihan masing-masing. Kita tetap bersaudara sebagai keluarga besar bangsa," ujar Prof Din Syamsuddin, Selasa (16/4).
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu juga mengingatkan kepada para pemilih untuk tidak bersikap fanatik terhadap kandidat pilihannya. Maka dari itu, lanjut dia, seluruh elemen bangsa perlu mengedepankan kesantunan dan kedewasaan, khususnya para elite politik dalam masa pemilu kali ini.
"Marilah kita tetap mengedepankan kebersamaan walaupun berbeda. Konsolidasinya masing-masing nanti kelompok organisasi dan lain sebagainya," ujar Din.
Sosok yang kini koordinator Masyarakat Cinta Damai dan Kerukunan itu menyerukan pemilu yang damai, jujur, adil, dan beradab. Idealnya, pemilu sebagai pesta demokrasi berlangsung aman dan tenteram. "Kami menyerukan kepada semua rakyat yang memiliki hak pilih untuk menggunakannya dengan baik dan bertanggung jawab untuk perbaikan dan kemajuan kehidupan bangsa," ucapnya.
Masyarakat Cinta Damai dan Kerukunan memesankan kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang berpotensi memunculkan pertikaian. Imbauan itu khususnya dialamatkan kepada tim sukses, relawan, dan para pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Jangan sampai muncul tindakan anarkistis dan main hakim sendiri. "Dan mari menyerahkan penyelesaian setiap sengketa melalui jalur hukum dengan berpegang teguh pada asas taat konstitusi," tegas dia selaku koordinator Masyarakat Cinta Damai dan Kerukunan.
Selain itu, aliansi tersebut juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta jajarannya untuk menyelenggarakan Pemilu 2019 secara jujur, adil, dan transparan. Begitu pula dengan aparat penegak hukum dan keamanan, seperti TNI dan kepolisian.
"Untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab secara profesional, objektif dan imparsial dengan semata-mata berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara," ujar Din Syamsuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
