REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua FOZ Bambang Suherman menjelaskan, sertifikasi memiliki nilai penting, khususnya bagi para wajib zakat. Menurut dia, muzaki harus diberikan insentif dalam bentuk kepastian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana Ziswaf yang mereka keluarkan.
Dengan begitu, kepercayaan terhadap lembaga zakat, khususnya yang di bawah naungan FOZ, juga semakin tumbuh. Mandat mereka dalam bentuk donasi religius pun bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dengan baik oleh para pengelola Ziswaf.
"Bila para pengelola tersebut terstandardisasi dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Pro fesi)," ujar Bambang kepada Republika belum lama ini.
Dia menegaskan, alasan berikutnya adalah kemungkinan pergeseran regulasi ke pola pendekatan standardisasi melalui sertifikasi, termasuk dalam bidang pengelolaan zakat. Menurut dia, amat mungkin jika negara membuat semacam persyaratan bagi lembaga zakat untuk menjamin kualitas pengelolaan zakat di lembaga itu.
"Misalnya, minimal harus ada sekian amil dasar, amil madya, dan amil ahli yang tersertifikasi oleh BNSP. Kalau tidak, lembaga zakat bersangkutan tidak bisa mendapatkan legal operasionalnya. Kami duga proyeksinya akan ke sana," tutur dia.
FOZ pun berinisiatif mengadakan sertifikasi terhadap amil zakat dengan menaikkan status amil dalam nomenklatur sebagai profesi. Mereka lantas melakukan standardisasi kompetensi. Beker ja sama dengan berbagai pihak, FOZ sudah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Sya riah (LSP KS). Dengan begitu, para amil zakat yang ingin mendapat sertifikasi dari BNSP bisa mengajukan ke lembaga tersebut.
Pengamat Ekonomi Syariah IPB Irfan Syauqi Beik menilai, sertifikasi bertujuan mening kat kan kualitas sumber daya ma nusia (SDM) amil yang akan berdampak ke pengelolaan zakat. "Sertifikasi berkaitan dengan kompetensi sesuai tugas-tugas yang diembannya," ujar Irfan menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
