REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama di Surabaya, Tjokroaminoto tinggal di Jalan Peneleh VII Nomor 29-31. Rumah itu terletak di kawasan perkampungan padat penduduk. Walaupun resminya dia bekerja sebagai pegawai pabrik, aktivitasnya di pelbagai organisasi dan diskusi-diskusi membuat namanya dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional.

Sejak 1912, misalnya, dia sudah dengan lantang menyerukan perlunya Hindia Belanda dilengkapi dengan pemerintahan otonom (zelfbestuur) yang lepas dari Negeri Belanda. Semangat nasionalisme yang disuarakannya membuat orang-orang terkesima dan akhirnya tertarik untuk mengikuti jejak langkahnya.

Salah satu figur yang pada masa remajanya berproses di sana adalah Sukarno. Ayah sang proklamator itu, Raden Sukemi, bersahabat baik dengan Tjokroaminoto. Sudah sejak awal Raden Sukemi ingin anaknya itu diinapkan di sana selama bersekolah di Surabaya.

Dalam autobiografinya, Bung Karno mengenang rumah Tjokroaminoto tersebut sebagai Dapur Nasionalisme, “Aku meresapi lebih banyak lagi persoalan politik di rumah Pak Cokro, dapur dari Nasionalisme.”

Sebutan itu cukup beralasan karena pada faktanya kediaman Tjokroaminoto sering ramai dengan para tokoh yang berdiskusi memikirkan nasib orang-orang Pribumi di bawah pemerintahan kolonial.

Selain Sukarno, tokoh-tokoh lain yang berproses di rumah itu adalah Semaun, Alimin, Musodo (Muso), Kartosuwiryo, Abikusno Tjokrosoejoso, dan Sampurno. Mereka sering hadir di sana dan mengikuti jalannya diskusi di rumah Tjokroaminoto.

Bergabung dengan SDI

Di Buitenzorg (Bogor), Raden Mas Tirto Adisuryo (1875-1918) mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 27 Maret 1909. Misinya memperjuangkan kepentingan umat Islam di Hindia Belanda. Dengan jalan berorganisasi, perintis media massa Medan Prijaji itu berharap umat Islam yang unggul secara kuantitas dapat menghasilkan kekuatan manajerial yang rapi dan berkualitas.

Dua tahun kemudian, Tirto membuka cabang SDI di Solo. Dia bekerja sama dengan Haji Samanhudi, seorang juragan batik yang juga menaruh konsen pada nasib umat Islam. Lebih khusus lagi, H Samanhudi sedari awal mengkritik ketidakadilan yang dijalankan pemerintah kolonial atas kaum Pribumi-Muslim; kebijakan yang cenderung menguntungkan kelompok pebisnis Cina dan kulit putih. Perlakuan diskriminatif itulah yang coba diatasi SDI cabang Solo.

Baca juga: HOS Tjokroaminoto, 'Raja Jawa tanpa Mahkota' (3)

Ikuti Whatsapp Channel Republika