REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin menanggapi kegiatan Munajat 212 yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta di Monas Jakarta Kamis (21/2) malam. Kiai Ma’ruf sendiri tidak melarang kegiatan Munajat 212 tersebut.

Namun, Kiai Ma'ruf mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menggunakan MUI sebagai alat politik. "Kalau munajatnya sih enggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik dan jangan mempolitisasi MUI," ujar Kiai Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo 12, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Menurut Kiai Ma'ruf, MUI merupakan lembaga independen. Karena itu, sangat terlarang bagi siapa pun untuk menggunakannya demi kepentingan pribadi apalagi politik.

"MUI biar independen, tidak boleh digunakan, itu sudah menjadi kesepakatan, karena itu MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini. Meskipun masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI, Kiai Ma'ruf sendiri sejak awal sudah menegaskan bahwa dia tidak akan menjadikan lembaga yang dipimpinnya tersebut sebagai alat politik.

Untuk diketahui, MUI DKI Jakarta menggelar acara zikir dan doa bersama di Monas Jakarta Kamis (21/2) malam. MUI Jakarta menyebut bahwa acara tersebut awalnya bukan Munajat 212. Namun, karena acara tersebut berketepatan digelar pada tanggal 21 Februari, sehingga dikaitkan dengan 212.

Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta KH Munahar juga menegaskan bahwa Munajat 212 tidak bermuatan politis. "Hal ini perlu ditegaskan agar tidak menjadi polemik nantinya," kata Munahar, Kamis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika