REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) akan segera membangun Pusat Halal Indonesia. Pembangunan ini dilakukan sebagai fasilitas bagi keberlangsungan operasional Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diharapkan dapat beroperasi Oktober 2019 mendatang.
Keterangan ini disampaikan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Pengelola Kegiatan dengan Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Kementerian Agama tahun 2019, di Jakarta.
"Tahun ini, SBSN juga kita arahkan untuk membangun dua pusat layanan. Pertama, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), dan kedua, Pusat Layanan Halal," ujar Menag, dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Sabtu (2/2).
BPJPH menurut Menag mulai Oktober nanti, sudah harus berjalan. Mulai 17 Oktober BPJPH harus sudah mulai melayani segala aktivitas terkait kehalalan produk-produk yang beredar di pasaran.
Menag menjelaskan, sebelumnya Kementerian Agama telah melakukan pembangunan fasilitas dengan menggunakan SBSN untuk tiga jenis layanan. “Sejak 2014, Kemenag telah memanfaatkan SBSN untuk membangun tiga hal. Yakni madrasah, gedung-gedung PTKIN, serta Balai Nikah dan Manasik Haji. Ketiganya masih diteruskan juga pada tahun ini," ujarnya.
Ia juga berpesan pada jajarannya untuk mengawal betul proses pembangunan dengan SBSN ini. Hal ini agar pembangunan bisa tepat sasaran, tepat guna, dan berdampak pada peningkatan pelayanan umat.
“Kawal betul proses pembangunan dengan SBSN ini agar betul-betul on the track. Sesuai peraturan. Bukan hanya sesuai norma hukum, tapi juga sesuai norma agama kita,” kata Menag.
Pada kesempatan yang sama, Menag juga menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas oleh para penerima SBSN tahun 2109. Serta diberikan penghargaan kepada satker-satker pengelola proyek SBSN terbaik di tahun 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika