REPUBLIKA.CO.ID, JENEPONTO -- Salah satu wilayah yang terdampak parah dari musibah banjir dan tanah longsor di Sulawesi Selatan adalah Jeneponto. Banjir bandang di daerah yang dikenal sebagai penghasil garam dan kuda ini telah merenggut sedikitnya 15 nyawa.
Aliran Sungai Kelara di Kecamatan Binamu itu juga telah menghanyutkan dan menghancurkan ratusan rumah warga. Begitu juga dengan sawah dan tanaman palawija.
“Kami mendapatkan laporan dan langsung ke lapangan. Kondisinya memang begitu parah. Warga secara psikis benar-benar berat menghadapi kenyataan tersebut. Belum lagi, masalah tak otomatis usai setelah banjir dan tanah longsor berlalu,” terang Kadiv Program dan Pemberdayaan BMH Perwakilan Sulawesi Selatan, Syamsuddin, Jumat (1/2).
Sepekan pasca musibah banjir, warga harus berhadapan dengan situasi kesulitan air bersih, belum lagi sisa banjir berupa sedimen lumpur dan material kayu yang masih banyak berserakan. Ditambah aliran air dari PDAM masih belum mengalir, sehingga warga kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
“Begitupun sumur yang dimiliki warga haruslah dikuras pasca banjir, sebab sumur berbau dan berlumpur,” imbuh Syamsuddin dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (2/2).
Melihat kenyataan itu, BMH berupaya membantu warga dengan memenuhi kebutuhan air bersih. Jadi, BMH mendirikan sarana air bersih.
“Dari total rencana lima titik, sampai saat ini sudah 3 tandon yang bisa dimanfaatkan warga,” kata Syamsuddin.
Kehadiran sarana air bersih yang bangun oleh Laznas BMH sangat membantu warga. "Bagus sekali ini, Pak. Ada sarana air bersih. Jadi warga bisa ke sini untuk bersih-bersih. Kami ucapkan terima kasih," ujar warga Desa Sapanang Kecamatan Binamu, Sudirman Dg Sandra.
Sebelumnya, di lokasi yang sama Laznas BMH telah menyalurkan amanah dari Persatuan Pelajar Mahasiswa Larompong. Donasi yang berasal dari komunitas asal Luwu itu diwujudkan dalam bentuk bantuan bahan makanan pokok seperti beras, mie instan, minuman gelas, obat-obatan, alas kaki serta kebutuhan bayi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika