REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menggelar Rapat Pleno ke-34 di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (30/1). Dalam rapat rutin bulanan ini, anggota Wantim yang terdiri dari pimpinan ormas-ormas Islam membahas tentang tema "Umat Islam Menghadapi Pemilu atau Pilpres 2019".
Rapat Pleno tersebut dipimpin Ketua Wantim MUI, Prof Din Syamsuddin. Forum diskusi itu menjadi ajang tukar pendapat dari perwakilan masing-masing ormas Islam dan berlangsung hampir dua jam.
Kemudian, hasil rapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, KH. Didin Hafiduddhin, yang di antaranya berisi seruan kepada para tokoh untuk mengedepankan persatuan.
"Kami mencatat ada delapan kesimpulan dari diskusi yang berlangsung hari ini," ujar Didin saat menyampaikan hasil Rapat Pleno Wantim MUI, Rabu (30/1).
Pertama, menurut Didin, Wantim MUI merasa prihatin terhadap kondisi kebangsaan dan keumatan yang saat ini cenderung ada gejala perpecahan. Karena itu, menurut dia, Wantim MUI berharap tidak ada perselisihan yang bisa menyebabkan perpecahan dalam Pilpres 2019.
"Oleh karena itu yang kedua kita menyeru pada bangsa pada pimpinan para tokoh untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan," ucapnya.
Dia mengatakan, Pilpres sejatinya hanya sebagai sarana, sehingga diharapkan momentum lima tahunan tersebut tidak mengakibatkan kehancuran sebagai sebuah bangsa. "Kemudian yang ketiga umat Islam diharapkan untuk terus menguatkan persatuan dan kesatuan walaupun mungkin terjadi perbedaan pilihan," katanya.
Menurut dia, perbedaan pilihan tidak boleh menyebabkan rusaknya rasa persaudaraan antar sesama umat Islam. Menurut Didin, ukhuwah islamiyah adalah sebuah sebuah keniscayaan, sehingga tidak boleh rusak hanya karena Pilpres. "Perbedaan-perbedan pilihan tidak boleh menyebabkan rusaknya ukhuwah Islamiyah," tegas Didin.
Keempat, lanjutnya, Wantim MUI juga menyerukan kepada umat di akar rumput dan juga kepada para tokoh dan ulama untuk tidak mengumbar pernyataan-pernyataan yang mengundang konflik. Kelima, kata dia, dalam Pilpres ini Wantim MUI juga menempatkan posisi MUI sebagai rumah besar umat Islam dan sebagai mitra strategis pemerintah.
"Menjadi teman dari penguasa tetapi juga dalam bagian untuk memberikan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kondisi yang ada," katanya.
Kemudian, yang keenam Wantim MUI mempersilahkan umat Islam untuk memiliki literasi dalam bidang politik sehingga bisa menentukan pilihan yang terbaik dalam Pilpres. Ketujuh, Wantim MUI juga berharap kepada kepada KPU dan Bawaslu untuk berlaku jujur dan adil pada semua pihak sehingga proses demokrasi tersebjt dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, dan tertib.
Terakhir, Didin mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk terus berdoa dalam Pilpres 2019, sehingga bisa diberikan pemimpin yang amanah, yang terbaik, yang cerdas, dan pemimpin yang jujur. "Umat Islam memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, itulah doa. Sehingga diharapkan kepada tokoh-tokoh, ulama dan umat untuk berdoa agar dilahirkan pemimpin yang amanah dan jujur," tutup Didin.
Sementara itu, Din Syamsuddin menggarisbawahi dua poin dari apa yang dibahas dalam rapat pleno tersebut. Pertama, dia menegaskan bahwa dalam Pilpres ini MUI tidak pada posisi mendukung atau tidak mendukung pasangan calon.
Menurut dia, MUI hanya sebagai lembaga keagamaan yang akan terus menyampaikan pesan ajaran agama Islam. "Kedua MUI juga mendorong kepada bangsa secara umum dan umat Islam agar memiliki kecerdasan politik. Jadi tidak sekadar memilih tapi berdasarkan ilmu, kecerdasan politik dan memilih dengan hati sanubari," tutup Din.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
