REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Organisasi massa (ormas) al-Irsyad al-Islamiyyah mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dalam menanggapi kasus penindasan yang dialami etnis Uighur di Cina. Seperti diketahui, pemerintah Cina dalam beberapa hari terakhir telah menjalankan kebijakan tangan besi terhadap komunitas Muslim itu.
Sejumlah media massa internasional melaporkan, pemerintah yang berhaluan komunisme itu telah memaksa orang-orang dari etnis Uighur dan Kazakhs untuk masuk ke kamp-kamp reedukasi.
Di dalamnya, mereka diduga kuat mengalami berbagai intimidasi dan kerja paksa. Bahkan, pemerintah Cina juga dikabarkan melarang mereka dalam beribadah sesuai keyakinan masing-masing.
“Ini sungguh tidak bisa dibenarkan oleh hak asasi manusia dan hukum apa pun,” kata Ketua Dewan Syuro al-Irsyad al-Islamiyyah, KH Abdullah Djaidi dalam keterangan yang diterimaRepublika,co.id, Kamis (20/12).
Pihaknya mendesak pemerintah Cina untuk segera menghentikan segala bentuk pengabaian hak-hak kaum Muslimin di sana. Bila hal itu tidak dilakukan, Beijing berarti sedang menjalankan praktik kejahatan kemanusiaan secara sistematis.
Lebih lanjut, Abdullah berharap pemerintah Indonesia lebih bersikap proaktif dalam membela kepentingan umat Islam yang sedang dizalimi di Xinjiang—wilayah yang dihuni kedua etnis minoritas tersebut. Jangan sampai ada anggapan bahwa RI menutup mata terhadap ketidakadilan yang sedang terjadi di sana.
“Sebab, Indonesia adalah negara Muslim terbesar, dan Cina punya kepentingan besar pula secara ekonomi di Indonesia,” kata Abdullah.
Abdullah juga meminta umat Islam di Tanah Air dan dunia pada umumnya untuk bahu-membahu dalam mendukung kaum Uighur dan Kazakhs di Xinjiang. Menurutnya, ada banyak cara untuk mewujudkannya.
Bila perlu, boikot seluruh produk Cina yang beredar di pasar dalam negeri. Apalagi yang diketahui merupakan hasil dari sistem kerja paksa yang diterapkan Beijing atas rakyat etnis Uighur dan Kazakhs.
“Produk-produk Cina sekarang sangat dominan di negara-negara Muslim. Kalau umat Islam kompak memboikot produk-produk tersebut, maka akan menjadi alat penekan yang efektif terhadap pemerintah Cina agar menghentikan penindasannya terhadap Muslim di Xinjiang,” tegas Abdullah.
Cina, negara yang berideologi komunisme, dilaporkan telah mengoperasikan kamp-kamp reedukasi untuk etnis Uighur dan Kazakhs di Xinjiang.
The Associated Press mengutip sejumlah saksi yang menyebutkan Partai Komunis Cina telah melarang rakyat di wilayah itu untuk menggunakan bahasa etnis daerah setempat. Larangan bahkan mencakup persoalan yang sifatnya pribadi, semisal menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam.
Xinjiang terletak di bagian barat Cina dan dihuni mayoritas Muslim dari etnis Uighur dan Kazakh. Beberapa tahun silam, isu separatisme menguat di sana. Beijing meresponsnya dengan kebijakan tangan besi dalam dua tahun belakangan. Hasilnya, ratusan ribu Muslimin ditahan dan dimasukkan dalam kamp-kamp.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
