REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruhzanul Ulum berharap pada hari Santri yang akan jatuh Senin (22/10) mendatang pemerintah pusat lebih memperhatikan keberadaan pondok pesantren. Salah satunya dengan memberikan bantuan keuangan kepada pondok pesantren secara tetap.

"Sekarang ada bantuan (untuk pondok pesantren) hibah dan bansos tapi tidak berkelanjutan. Karena tidak ada nomenklatur dan nomor rekening jadi tidak abadi. Ganti bupati bisa beda lagi (kebijakan)," ujarnya, Ahad (21/10).

Menurutnya, program pemerintah pusat saat ini untuk sektor kesehatan dan pendidikan selalu mendapatkan porsi anggaran tetap. Namun, pondok pesantren yang memiliki tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan tidak memiliki anggaran yang tetap dan memadai. "Kita ada Jabar juara, dengan perda pesantren maka ada (anggaran) yang memiliki kode rekening dan Jabar Juara mendorong lahirnya ekonomi pondok pesantren," katanya.

Ia menuturkan, dia berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo yang akan menghadiri acara puncak hari santri di Bandung, Jawa Barat. Saat ini, santri sudah lebih populer dikenal masyarakat dan dihargai. "Saya berterimakasih di puncak hari santri di Jabar, Pak Presiden hadir. Saya bangga santri bisa maju ke tengah, kalau dulu santri begitu adanya dimarjinalkan di desa," ungkapnya.

Uu pun menambahkan, ia meminta agar lulusan pesantren setingkat S1 diakui oleh pemerintah. Salah satunya, di pondok pesantren yang dikelolanya sudah ada pengakuan terhadap pendidikan setingkat S1. Hal itu diharapkan berlaku kepada seluruh pesantren.

Menurutnya, salah satu tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana mendorong keberlangsungan pesantren dengan menciptakan ekonomi pesantren. Sebab, selama ini pesantren di Jawa Barat yang mencapai 6.000 lebih banyak mengandalkan operasional dari iuran, sedekah dan jariah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika