REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres), Prof KH Ma'ruf Amin (KMA) menyoroti tentang pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, yang salah satunya bisa dididik di lembaga pendidikan pesantren atau lembaga pendidikan khas Aceh yang disebut dayah.
Sebagai orang pesantren, Kiai Ma'ruf mengaku ingin membawa aspirasi pesantren, aspirasi Dayah, dan sejenisnya. Diantaranya dengan mengusulkan agar nantinya pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana APBN maupun APBD khusus untuk peningkatan dan pemberdayaan pesantren.
"Saya bilang ke Pak Jokowi, Pak itu anggaran APBN kan Rp 2.000 triliun lebih, 10 persennya untuk anggaran pendidikan, sekitar Rp400 triliun. Lalu dari Rp400 triliun itu, Rp10 sampai Rp20 triliun untuk pesantren," kata Kiai Ma'ruf saat bertemu dengan para tokoh, ulama dan pimpinan organisasi masyarakat se-propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) di Grand Aceh Hotel, Banda Aceh, Rabu (19/9) malam.
Kemudian, setelah ditunjuk sebagai Cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019 mendatang, Kiai Ma'ruf mengusulkan agar ke depannya pemerintah menyediakan APBN dan APBD khusus untuk pesantren. "Saya bilang ke Pak Jokowi, pas ketemu pas saya jadi bakal cawapres, saya usul agar ada APBN (khusus) pesantren, APBD juga," ucap Kiai Ma'ruf.
Pertemuan itu dihadiri para Pengurus PWNU NAD, pimpinan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), pimpinan Inshafuddin Aceh, pimpinan Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI) dan sejumlah pimpinan partai koalisi pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Sebagai ulama, ke depannya Kiai Ma'ruf berjanji akan tetap menjaga umat Islam. Tidak hanya berarti menjaga umat dari aqidah dan cara berpikir yang menyimpang, tapi bagaimana menjaga agar umat juga tidak terjebak dalam kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.
"Selama bergerak di jalur kultural saya berusaha melakukan himayatul ummat (menjaga umat). Ketika nanti terpilih jadi Wapres pun saya akan tetap berupaya melaksanakan tugas itu," kata Kiai Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika