REPUBLIKA.CO.ID, BREBES -- Bakal calon wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin mengatakan pesantren hendaknya menjadi motor penggerak ekonomi syariah di Indonesia dan sekaligus pusat ekonomi bangsa. Menurut dia, ekonomi syariah sudah menjadi sistem ekonomi nasional yang ditandai munculnya perbankan syariah dan komite nasional keuangan syariah (KNKS) yang diketuai Presiden Joko Widodo.
Ia juga mengatakan, pesantren mendalami konsep-konsep ekonomi syariah melalui pengajian kitab fiqih klasik. “Karena itu, saya berharap pesantren mampu mendalami dan mengontekstualisasi konsep-konsep itu dalam perekonomian kontemporer," kata Ma'ruf pada acara 'Halaqah Enterpreneur Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Haul Ke-7 KH. Masruri Abd Mughni' di Ponpes Al Hikmah Bendo Kabupaten Brebes, Selasa (11/9).
Kiai Ma’ruf yang juga menjadi pengasuh Pesantren An Nawawi Tanara Serang itu pun menyemangati para peserta bahwa santri sudah menunjukkan bukti bisa berperan pada sektor publik. Hal ini seperti ditunjukkan beberapa kiai yang pernah menjabat menteri, kepala daerah, bahkan Presiden RI.
Pada acara tersebut, Kiai Ma'ruf Amin juga mengajak para santri berani dan percaya diri untuk bergerak di berbagai sektor kehidupan. Kiai Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa dirinya membawa konsep arus baru ekonomi Indonesia sebagai antitesis dari ekonomi neoliberal yang terbukti justru membuat kesenjangan semakin lebar antara yang kaya dengan miskin.
"Arus baru ekonomi Indonesia ini diimplementasikan dengan kemitraan antara pelaku ekonomi kecil dan pebisnis besar," kata Kiai Ma'ruf yang berpasangan dengan calon presiden pejawat, Jokowi, itu.
Ia mengtatakan pelaku ekonomi kecil dan pesantren menjadi supplier dari kebutuhan produksi pebisnis besar. Gerakan arus baru ekonomi Indonesia ini, kata dia, didukung sepenuhnya oleh Pemerintah melalui program retribusi aset di mana pesantren mendapatkan hak kelola tanah negara yang tidak terpakai.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun Zubair mengaku dirinya terinspirasi langkah Kiai Ma'ruf Amin untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan pondok pesantren (Ponpes). "Pemprov Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi pesantren melalui sejumlah kebijakan," kata Taj Yasin.