REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir sebelumnya telah menyampaikan pidato kebangsaan dalam rangka menyambut HUT ke-73 RI di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Ahad (12/8) kemarin. Untuk ke depannya, pidato kebangsaan itu akan dijadikan PP Muhammadiyah sebagai tradisi organisasi.
Sekjen PP Muhamamdiyah, Abdul Mu'ti mengatakan acara Pidato Kebangsaan yang disampaikan Haedar Nashir merupakan hal yang baru. Bahkan, sepanjang pengetahuannya, pidato kebangsaan itu baru pertama kali diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah.
"Respons publik, khususnya dari kalangan warga persyarikatan dan masyarakat luas sangat positif. Karena itu sangat mungkin akan diselenggarakan lagi tahun depan, bahkan bisa menjadi tradisi organisasi," ujar Mu'ti saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (15/8).
Dia menuturkan, Pidato Kebangsaan merupakan refleksi atau catatan Muhammadiyah terhadap kehidupan kebangsaan. Melalui acara yang dihadiri tokoh agama itu, Muhammdiyah ingin memberikan perspektif atas berbagai persoalan bangsa. "Tujuan utamanya untuk memberikan perspektif dan kesadaran semua pihak atas berbagai persoalan kebangsaan dan tawaran penyelesaiannya," ucapnya.
Karena itu, tujuannya itu bukan hanya sebagai refleksi tahunan tapi juga untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dicapai. "Jadi tujuannya bukan sebagai forum koreksi atau kritik yang negatif, tetapi juga apresiasi terhadap hal-hal yang baik dan capaian yang telah diraih serta bagaimana mempertahankan dan meningkatkan," kata Mu'ti.
Pidato Kebangsaan itu dihadiri Rektor UMM, Ketua Umum PP Muhmamadiyah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Romantisme kebangsaan terasa kental di Hall Dome UMM, Malang, Ahad (12/8). Acara itu juga dihadiri berbagai tokoh lintas agama seperti tokoh Naudlatul Ulama, tokoh agama Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, Penghayat Kepercayaan, dan Kristen.
Acara Pidato Kebangsaan tersebut mengangkattema "Meneguhkan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Berkemajuan Menyongsong Indonesia Emas". Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa para pemimpin negeri ini, baik di legilatafi, eksekutif, yudikatif dan berbagai macam institusi kenegaraan lainnya, harus menghayati dan menjadikan agama sebagai pola pikir dan pola tindak yang terintegrasi antara kata dan tindakan.
“Indonesia tidak mungkin menjadi kekuatan yang baku jika dalam tindakan wakil rakyatnya jauh dan tidak mempraktikkan nilai-nilai agama,” ujar Haedar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
