REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sikap kelembagaan yang netral dalam pemilihan umum. MUI tidak akan menjadi partisan hanya karena ketua umumnya maju sebagai seorang calon wakil presiden.
Menurut Wakil Ketua Umum MUI, Prof Yunahar Ilyas, sikap tersebut tidak berarti lembaga ini apolitis. Sebab, politik pada faktanya diperlukan untuk kehidupan masyarakat. MUI dalam sejarahnya tampil sebagai suatu gerakan masyarakat dengan ikhtiar mewujudkan Islam rahmatan lil 'alamin.
Maka dari itu, politik yang dimaksud bukan untuk diterjemahkan ke dalam kontestasi praktis. MUI harus menjaga marwahnya untuk dapat terus merangkul seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam. "MUI mengayomi semua umat, termasuk dalam Pilpres. MUI secara kelembagaan tidak boleh masuk politik praktis. Politik MUI adalah politik nilai," tegas Yunahar Ilyas saat dihubungi, Selasa (14/8).
Di saat yang sama, MUI tidak akan melarang unsur-unsurnya untuk terjun ke ranah politik praktis. Hanya saja, mereka yang mengambil keputusan itu diharapkan tidak membawa-bawa dukungan kelembagaan majelis ini. "Pengurus MUI atas nama pribadi, bukan kelembagaan, boleh berpolitik praktis," jelas mubaligh kelahiran Bukittinggi, Sumatra Barat itu.
Seperti diketahui, ketua umum aktif MUI KH Ma'ruf Amin telah dipasangkan sebagai pendamping calon pejawat Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pasangan itu akan bersaing dengan duet Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sebenarnya, sudah ada pelbagai keinginan dari kubu Prabowo agar cicit Syekh Nawawi al-Bantani itu meletakkan jabatannya di MUI. Namun, sampai saat ini, sosok tersebut dan para pimpinan MUI belum meresponsnya. Paling-paling, hanya muncul wacana pertemuan para petinggi MUI pasca-musim haji 2018 untuk membahas kepemimpinan majelis tersebut.
Kemudian, sudah mulai ada suara dukungan “secara moril” dari internal MUI, seperti disampaikan ketua bidang informasi dan komunikasi lembaga tersebut, Masduki Baidlowi. Dia mengatakan, secara organisasi MUI menilai positif pencalonan diri kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden.
“Artinya, pimpinan MUI dimaui sebagai orang kedua di negeri ini. Saya kira itu salah satu bentuk apresiasi dari Presiden, pimpinan parpol, bahwa Kiai Ma'ruf sangat berpengaruh dalam proses pemilihan," kata sosok yang pernah menjabat sekjen PBNU itu ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (13/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika