REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Din Syamsuddin menyayangkan banyak menteri kabinet Jokowi-Jusuf Kalla yang maju sebagai calon legeslatif (Caleg) pada Pileg 2019. Walaupun, sebenarnya para menteri tersebut mempunyai hak mencalonkan diri. 

"Ya hak dia ya, seseorang punya hak politik sebagai warga negara untuk mencalonkan diri. Cuma sayang saja pasti kabinetnya goyah, kabinetnya terganggu," ujar Din saat ditanya usia konferensi pers terkait acara World Peace Forum (WPF) ketujuh di Kantor CDCC, Jakarta Selatan, Kamis (26/7).

Din mengatakan, menteri yang akan mencalonkan diri tersebut seharusnya bisa memilih apakah mau menjadi wakil rakyat atau menjadi anggota kabinet. Namun, jika memilih nyaleg tentu akan mempengaruhi stabilitas kabinet Jokowi. 

"Tapi itu pasti akan mempengaruhi soliditas dan stabilitas kabinet, karena jelas mau diganti orang baru ya perlu waktu untuk menyesuaikan diri," ucap Din. 

Namun, menurut mantan ketum MUI ini, memang tidak ada hukum yang melarang seorang menteri yang ingin maju sebagai caleg. "Tapi kan sudah terjadi kan ya, dan nggak ada hukum kita yang melarang itu, termasuk presiden, kecuali diri sendiri yang harus mengatur," kata mantan ketum PP Muhammadiyah ini. 

"Kalau mau jadi menteri untuk lima tahun ya jadilah menteri untuk lima tahun. Mungkin kalau tidak dalam jabatan bolehlah dia mencalonkan diri lagi," imbuhnya. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah merestui sejumlah menterinya maju sebagai caleg pada Pileg 2019. Setidaknya ada tujuh menteri yang dizinkan untuk nyaleg, yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri Desa Eko Putro Sandjodjo, Menpora Imam Nahrawi, MenPAN dan RB Asman Abnur, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika